

Dinas PUPR dan instansi terkait melakukan kajian seminar akhir, di Mimika, Kamis (5/12) kemarin. (FOTO:Moh. Wahyu Welerubun/Cenderawasih Pos)
MIMIKA – Pembahasan perencanaan bangunan pengendali pantai atau abrasi di Distrik Mimika Barat, di kota tua Kokonao kini mencapai tahap akhir. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mimika, Dominggus Robert Mayaut menyebut, seminar ini merupakan langkah penting dalam upaya untuk melindungi wilayah pesisir Kabupaten Mimika, khususnya Distrik Mimika Barat dari ancaman abrasi pantai.
Robert mengatakan, dengan garis pantai yang luas dan kekayaan alam daya sumber yang melimpah, Kabupaten Mimika menghadapi tantangan besar terkait perubahan lingkungan dan dampak abrasi. Ia menyebut, abrasi tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga berdampak pada kehidupan masyarakat pesisir, terutama dalam hal ekonomi, sosial, dan budaya mereka.
“Oleh karena itu, perencanaan yang matang dan solusi yang tepat sangat diperlukan. Saya sangat mengapresiasi komitmen dari seluruh pihak, baik pemerintah, akademisi, praktisi, dan masyarakat, yang telah berkontribusi dalam proses perencanaan bangunan pengendali pantai ini,” kata Robert.
Robert mengatakan, seminar akhir ini dimaksudkan agar bagaimana menghasilkan dokumen perencanaan pengendalian abrasi pantai atau sungai yang dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan upaya penanganan pantai akibat abrasi dan erosi pantai di Kokonao.
Untuk diketahui, abrasi di ibu kota Distrik Mimika Barat, Kokonao terjadi karena tekanan muka air laut saat pasang (arus sungai). Oleh karena itu, Robert menyimpulkan bahwa bangunan pengendali pantai yang direkomendasikan untuk melindungi Kokonao dari abrasi adalah Seawall yang mudah dikerjakan karena tanah di wilayah Kokonao merupakan tanah pasir yang berlempung. (mww/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Selasa (12/5) pagi kemarin, layanan posko pengaduan masyarakat di Polres Jayapura terlihat sudah didatangi masyarakat…
Dimana pihak perusahaan telah mendapatkan izin operasional dari pemerintah pusat. Tinggal langkah terakhir yaitu meminta…
Pertemuan ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah upaya krusial untuk mengkalibrasi ulang implementasi Otonomi Khusus…
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua menilai pendekatan keamanan dalam penanganan konflik…
Kapolres Jayawijaya melalui Kasat Reskrim Iptu Marcelino Rumambi, SH, MH menyatakan hari ke enam ini…
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III, Letjen TNI Lucky Avianto, menyatakan satuan tugas TNI…