

Pertemuan Kominda Kabupaten Merauke di ruang rapat Kesbangpol Kabupaten Merauke, Kamis (5/11) ( FOTO: Sulo/Cepos)
MERAUKE- Menyikapi berbagai situasi dan kondisi yang kemungkinan terjadi menjelang pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Merauke. Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Merauke yang diketuai Kepala Kesbangpol Kabupaten Merauke menggelar pertemuan terbatas di ruang rapat Kesbangpol Kabupaten Merauke, Kamis (5/11).
Pertemuan terbatas ini dihadiri Kapolres Merauke AKBP. Ir. Untung Sangaji, Kasi Intejen Kejaksaan Negeri Merauke Eko Nuryanto, SH, dan Intejelen dari TNI dan Polri yang ada di Merauke dari berbagai satuan. Kepala Kesbangpol Kabupaten Merauke Drs Rama Dayanto menjelaskan bahwa pertemuan yang dilakukan ini untuk menyikapi berbagai isu yang terjadi saat ini yang jika tidak segera diantisipasi dapat berdampak dapat siatusi keamanan dan ketertiban di Merauke.
Sejumlah isu itu, jelas dia diantaranya terkait dengan masalah ideologi berkaitan dengan adanya aliran kepercayaan yang diduga menyimpang, lalu rapat dengar pendapat terkait dengan evaluasi Otsus. Lalu dari sisi ekonomi menyangkut penumpukan beras petani yang tidak dapat terjual, masalah pupuk.
‘’Lalu keluhan yang paling banyak disampaikan ke kami masalah antrian BBM. Tidak hanya solar, tapi premium dan sekarang minyak tanah,’’ katanya.
Sementara itu, Kapolres Merauke AKBP Ir. Untung Sangaji , M.Hum mengatakan secara psikologi keamanan sudah terdata namun tidak semua bisa dibuka karena berkaitan dengan kepentingan nasional.
Menurut Kapolres, Merauke merupakan daerah yang bagus. Bahkan dirinya saat bertugas di Aceh 2017 membuat kasus pembunuhan zero. ‘’Ada banyak yang berharap kepada TNI dan Polri bahwa mereka merindukan kita. Harapan masyarakat kepada kita bisa mengerti juknis pekerjaan kita dan saling mengerti dan memahami kerja masing-masing,’’ pungkasnya.
Sementara itu, Kasi Intel Kejaksaan Eko Nuryanto, SH menjelaskan bahwa pada pertemuan Kesbangpol dan FKUB beberapa mingu lalu terkait dengan pengawasan aliran kepercayaan di Merauke dilaporkan adanya indikasi aliran kepercayaan yang meyimpang dari agama yang diakui pemerintah.
‘’Kami laporkan ke Kejati dan berkaitan dengan konkrit di lapangan masih perlu data terkait adanya aliran Ahmadiyah di Kurik dan Jagebob. Pastinya, kami masih melakukan pendalaman dan tidak menutup diri dari teman-teman sekiranya punya jnfornasi untuk menginformasikan kepada kami,’’ tandasnya. (ulo/gin)
Setelah dipalang aktivitas pelayanan Kantor Distrik Sentani untuk sementara dipindahkan ke Kantor Kelurahan Hinekombhe. Hal…
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong percepatan pelaksanaan sensus orang asli Papua (OAP)…
Vonis yang dijatuhkan Hakim Tunggal Bakti Maulana tersebut lebih berat dibanding dengan tuntutan Jaksa Penuntut…
Kasus pembunuhan terhadap pendulang emas di tanah Papua kembali terjadi dan dinilai sebagai peristiwa berulang…
Kementrian dalam negeri menugaskan pemprov Papua Pegunungan dan Pemkab Jayawijaya untuk segera untuk menyiapkan langkah…
Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Jayapura Kota memusnahkan barang bukti narkotika golongan I jenis sabu…