Sementara kampung tidak memiliki angkutan evakuasi warga. Di dalam anggaran dana desa yang diterima itu juga, kata dia, ada untuk program ketahanan pangan, BLT bagi masyarakat, pembangunan jalan kampung dan sebagainya. Sehingga jika dilakukan refocusing maka akan ada sejumlah program yang tidak dapat dilaksanakan.
‘’Kalau toh, tetap ada pemangkasan, berarti ada program yang harus dikorbankan, dalam arti tidak dapat dilaksanakan,’’ katanya.
Kepala Kampung Jagebob Raya Muriyanto menjelaskan hal yang sama. Menurut dia, dana desa yang bersumber dari APBN yang diterima Kampung Jagebob Raya tahun 2025 ini sebesar Rp 1,1 miliar.
‘’Seluruh dana itu sudah kami alokasikan dalam program-program prioritas di kampung, mulai program ketahanan pangan, BLT, pembangunan jalan di kampung dan berbagai program prioritas lainnya. Tapi kalau tetap harus dipangkas maka mau tidak mau kita akan melakukan penyesuaian lain tentunya ada program yang tidak bisa kita laksanakan karena anggarannya dipangkas,’’ tambahnya. (ulo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Menurut Pangdam, jika tidak ada perubahan, peresmian akan dilakukan pada 5 Oktober mendatang. Khusus…
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Papua menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Penegakan Peraturan…
Langkah yang dikemas melalui pendekatan humanis ini menyasar dua lembaga pendidikan, yakni SD Pigapu dengan…
Kasus yang turut menyeret nama mantan Sekretaris DPR Papua berinisial JJ tersebut kini memasuki tahap…
Menurutnya, usai mendapat laporan masyarakat anggorta dari Polres Jayawijaya langsung merespon ke lokasi tersebut dan…
Prinsip kesetaraan di mata hukum dan tata kelola pemasyarakatan menjadi komitmen utama manajemen Lapas…