Categories: MERAUKE

Tiga Personel Polres Merauke Direkomendasikan Dipecat

MERAUKE– Selama  2021, Polres Merauke merekomendasikan 3 personelnya ke Kapolda Papua sebagai atasan Ankum untuk dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan hormat (PTDH) atau  pemecatan. ‘’Selama 2021, ada tiga  personel Polres Merauke yang direkomendasikan ke Kapolda  Papua untuk  dilakukan PTDH,’’ kata Kapolres Merauke AKBP. Ir. Untung Sangaji, M.Hum, melalui Kasi Propam Ipda Rivai, S.Sos, ketika ditemui media ini di Polres Merauke, Selasa, (4/1).

Menurut Rivai, kewenangan untuk melakukan PTDH tersebut adalah Kapolda Papua.  Ketiga personel  Polres Merauke yang direkomendasikan untuk PTDH  tersebut, kata Rivai masing-masing berinisial AN, RB dan SW.   Kasi Propam Polres Merauke Rivai menjelaskan, ketiga personel Polri  tersebut direkomendasikan untuk PTDH karena disersi atau tidak melaksanakan tugas berbulan-bulan atau  tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang. ‘’Sebenarnya, disersinya bukan baru  tahun 2021  kemarin. Sudah lama, cuma tahun 2021 kemarin  baru dilakukan sidang  tanpa dihadiri oleh  ketiga personel tersebut. Putusannya, direkomendasikan ke Kapolda untuk dilakukan PTDH,’’ tandasnya.   

Menurut dia, ketiga personel tersebut saat dilakukan sidang disiplin sudah dilakukan  pemanggilan secara patut untuk hadir dalam persidangan, namun ketiganya sama sekali tidak  pernah datang  ke pesidangan.  Selain disersi  tersebut, Kapolres Merauke AKBP. Ir. Untung Sangaji, M.Hum sebelumnya mengungkapkan bahwa bagi  anggota yang sudah kumpul kebo, namun tidak nikah-nikah juga diberikan teguran keras.  ‘Karena sebagai  penengak hukum dan menjadi panutan dalam masyarakat, harus menghindari perilaku  seperti itu. Kalau memang sudah dapat  pasangan yang cocok maka segera ajukan  untuk bisa menikah secara resmi,’’tandasnya. (ulo/tho)

newsportal

Share
Published by
newsportal
Tags: POLDA

Recent Posts

Kendalikan Inflasi, Gubernur Instruksikan Enam Langkah

Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…

19 hours ago

Wali Kota Terima Aspirasi 314 K2 Asli Port Numbay

Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…

20 hours ago

Komnas HAM Tolak Draft RUU HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…

21 hours ago

Warga Tak Perlu Lagi Bolak-Balik ke Pengadilan Untuk Sidang Adminitrasi Kependudukan

Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…

22 hours ago

Bentuk Staf Khusus Adat, Wali Kota Libatkan Para Ondoafi

Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…

23 hours ago

OAP Harus Jadi Pusat Utama Pembangunan

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…

24 hours ago