

MERAUKE-Sesuai rencana sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten bersama dengan para staf, PPD, PPS dan PPDP melakukan rapid test mulai Senin (3/8), kemarin. Ketua KPU Kabupaten Merauke Theresia Mahuze menjelaskan bahwa rapid test ini dilakukan untuk komisioner dan staf sekretariat KPU penyelenggara di bawahnya PPD, PPS dan PPDP di 4 distrik yakni Merauke, Semangga, Tanah Miring dan Ulilin.
Rapid test ini dilakukan di Puskesmas dari 4 distrik tersebut. “Untuk Distrik Merauke ada 6 puskesmas yang bisa digunakan untuk melakukan rapid test,’’ katanya.
Sedangkan untuk 3 distrik lainnya di masing-masing puskesmas. Menurutnya , rapid test ini dilakukan sebelum melaksanakan kembali tahapan atau kerja-kerja dari KPU, terutama saat ini untuk petugas PPDP yang sedang melaksanakan pencocokan dan penelitian (Coklit) pemilih.
“Untuk rapid test ini dilakukan di 4 distrik dengan sasaran 665 petugas kami yang mengikuti rapid,’’ terangnya.
Bagaimana dengan petugas PPD, PPS dan PPDP di 16 distrik lainnya. Theresia Mahuze menjelaskan bahwa untuk 16 distrik yang tidak dilakukan rapid test tersebut tetap dilakukan pemeriksaan kesehatan biasa di puskesmas masing-masing yang akan menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak sedang sakit atau influenza.
Ditambahkan, rapid test ini tidak dapat dilakukan untuk seluruh petugas PPD, PPS dan PPDP di 20 distrik tersebut karena keterbatasan anggaran. Sementara 4 distrik menjadi prioritas dilakukan rapid test, karena keempat wilayah tersebut selama ini masuk dalam zona merah dan kuning.
“Sedangkan untuk Distrik Ulilin, kita tahu selama ini menjadi pintu masuk keluar masyarakat Merauke-Kabupaten Boven Digoel,’’ jelasnya.
Namun untuk hasilnya dari rapid test tersebut belum diketahui apakah ada yang reaktif atau semuanya non reaktif. Sebab, belum semua melakukan pemeriksaan di hari pertama tersebut. (ulo/tri)
Ketua Koordinator Penghubung Komisi Yudisial RI Wilayah Papua, Dr. Methodius Kossay, S.H., M.Hum., CT., CMP,…
- Angka kemiskinan di Kota Jayapura mengalami peningkatan menjadi 12,03 persen pada 2025. Kondisi tersebut…
–DPR Papua meminta Pemerintah Provinsi Papua memastikan pengelolaan Dana Cadangan senilai Rp134,02 miliar dilakukan secara…
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura mengungkap dugaan penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan dua warga…
BEM menunjukkan dokumen rekam medis RSUD Abepura tanggal 15 Agustus 2026 dimana dalam dokumen pemeriksaan…
Proyek pembangunan jalan yang difungsikan sebagai prasarana ketahanan pangan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua…