Categories: MERAUKE

Baru 1 Pejabat yang Pindah ke Provinsi Kembalikan Mobil Dinas

MERAUKE – Dari sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab)  Merauke yang pindah ke  Provinsi Papua Selatan dengan membawa mobil dinas, ternyata  sampai sekarang ini baru 1 orang yang mengembalikan kendaraan dinas tersebut ke Pemerintah Kabupaten Merauke.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merauke, Elias Mithe, S.STP, MAP, saat ditemui media ini mengungkapkan, pihaknya sudah menyurat kepada setiap ASN yang pindah ke Proivinsi Papua Selatan dan membawa kendaraan dinas dari Pemerintah Kabupaten Merauke, baik roda dua maupun roda empat untuk segera mengembalikan aset Pemerintah Kabupaten Merauke.

Termasuk bagi  ASN yang selama ini tinggal di rumah dinas Pemerintah Kabupaten Merauke dan ketika sudah pindah ke Provinsi Papua Selatan, maka  yang bersangkutan tidak memiliki hak lagi tinggal di rumah dinas milik Pemerintah Kabupaten Merauke tersebut.   

‘’Dari sekian yang membawa kendaraan dinas, terutama  roda empat, baru satu orang yang mengembalikan aset Kabupaten Merauke tersebut,’’ tandas Elias Mithe.

Dikatakan, kendaraan dinas tersebut wajib dikembalikan karena tercatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Merauke.

‘’Kalaupun nanti setelah dikembalikan ke Pemerintah Daerah dan   itu masih dapat dipinjampakaikan, itu sudah masuk rana kebijakan pimpinan daerah. Tapi, setelah pindah ke provinsi, aset daerah Kabupaten Merauke wajib dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten Merauke. Tidak boleh dibawa,’’ jelasnya.

Ditanya jika kendaraan tersebut sudah dipakai pejabat yang bersangkutan kurang lebih 5 tahun, apakah  tidak bisa didump  oleh  pejabat tersebut, Elias Mithe menegaskan, aturannya tidak ada terkait dengan hal tersebut.

‘’Tapi sepanjang pemerintah masih  membutuhkan maka tidak dilelang. Kecuali tidak dibutuhkan lagi maka barulah  bisa dilelang secara terbuka,’’ pungkasnya. (ulo/tho)

newsportal

Share
Published by
newsportal

Recent Posts

Kendalikan Inflasi, Gubernur Instruksikan Enam Langkah

Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…

23 hours ago

Wali Kota Terima Aspirasi 314 K2 Asli Port Numbay

Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…

24 hours ago

Komnas HAM Tolak Draft RUU HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…

1 day ago

Warga Tak Perlu Lagi Bolak-Balik ke Pengadilan Untuk Sidang Adminitrasi Kependudukan

Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…

1 day ago

Bentuk Staf Khusus Adat, Wali Kota Libatkan Para Ondoafi

Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…

1 day ago

OAP Harus Jadi Pusat Utama Pembangunan

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…

1 day ago