

Salah satu mesin pompa mini yang menjual BBM Subsidi berupa Pertalite di Merauke. Kini penjualan Pertalite dengan menggunakan mesin pompa mini seperti ini tumbuh bagaikan jamur di musin hujan. (FOTO:Sulo/Cepos)
MERAUKE – Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan, SIK, secara tegas akan melakukan penyelidikan terkait dengan penyalahgunaan BBM subsidi, baik pertalite maupun solar saat ini. Diketahui, saat ini, marak perjualan pertalite yang merupakan produk BBM yang disubdisi pemerintah dengan menggunakan mesin pompa mini di pinggir jalan.
Dari pihak Pertamina mengakui, bahwa mesin pompa mini tersebut bukan produk dari Pertamina bahkan dianggap ilegal. Begitu juga dari Dinas Perindakop Kabupaten Merauke menegaskan bahwa pihaknya tidak memberikan izin terhadap mesin pompa mini tersebut. Apalagi produk yang dijual adalah BBM subsidi pertalite.
‘’Kalau memang dari Pertamina dan Pemerintah Daerah sampaikan bahwa mesin pompa mini tersebut tidak ada izin dan ilegal, maka mulai hari ini saya akan lidik. Kalau memang perdanya sudah ada, dan saya pikir dari pemerintah pusat juga sudah sampaikan bahwa satu harga kaitannya dengan BBM subsidi.
Kalau nanti ada penyimpangan terjadi baik dari SPBU maupun dari pertamina, maka saya tindak tegas. Kalau memang itu ada nantinya, saya tindak tegas. Karena ada 2 proses yang sedang berjalan ini. pertama kaitan dengan penyalahgunaan BBM subsidi dan terkait dengan perizinan menjual BBM tersebut,’’ tandasnya.
Sekadar diketahui bahwa saat ini marak penjualan BBM Pertalite yang merupakan BBM yang disubsidi pemerintah dengan menggunakan mesin pompa mini dengan harga Rp 13.000 perliter. Yang menjadi pertanyaan besarnya, dari mana para penjual BBM subsidi dengan menggunakan mesin pompa mini tersebut mendapatkan pertalite.
Sementara di SPBU sendiri, penjualan pertalite kadang hanya berlangsunmg 2-3 jam mulai pukul 10.00-13.00 WIT. Setelah itu, pihak SPBU menyatakan habis. Sedangkan di mesin-mesin pompa mini tersebut hampir tidak pernah habis.(ulo/tho)
Pernyataan tersebut disampaikan Setyo Budiyanto saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai desakan sejumlah pihak agar KPK…
Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito membenarkan terjadinya kebakaran tersebut saat…
Tito menyebut, gaji kepala daerah hanya berkisar Rp 6 juta per bulan. Meski terdapat berbagai…
Inilah wajah lain kepolisian. Wajah yang memilih mendengar sebelum berbicara, merangkul sebelum memerintah. Program itu…
"Awal-awal ketika masih satu sampai dua pejabat ditangkap, prihatin, marah, dan lain-lain. Tapi, kalau sudah…
Maruli mengatakan, praktik transaksional dalam pengisian jabatan harus dihentikan karena telah berulang kali menyeret kepala…