

Bupati Keerom, Piter Gusbager dan Kepala Balai Wilayah Sungai Provinsi Papua, Dave Harold Irhajadi Muchaimin usai melakukan penandatanganan di Horison Kotaraja, pada Senin (10/11).
Langkah Krusial Atasi Banjir
KEEROM – Pemerintah Kabupaten Keerom dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Papua mengambil langkah maju yang signifikan dalam upaya pengendalian banjir di Negeri Tapal Batas.
Keduanya resmi meneken perjanjian kesepahaman (MoU) terkait penyelesaian pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) pada kawasan hutan produksi konversi.
Acara penandatanganan dilakukan oleh Bupati Keerom, Piter Gusbager, dan Kepala BWS Papua, Dave Harold Irhajadi Muchaimin, yang berlangsung di Horison Kotaraja, pada Senin (10/11).
Penandatanganan ini menjadi tahapan kunci dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan Kolam Retensi seluas 150 hektar, sebuah proyek strategis pengendali banjir di Kabupaten Keerom.
Kepala Balai Wilayah Sungai Provinsi Papua, Dave Harold Irhajadi Muchaimin, menjelaskan bahwa MoU ini adalah langkah awal yang penting bagi kedua pihak dalam pembangunan kolam retensi tersebut.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Keerom atas dukungan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah tersebut. Dave menambahkan bahwa setelah pengadaan tanah selesai, tahap berikutnya adalah sosialisasi dan dilanjutkan dengan tahapan konstruksi.
Page: 1 2
Ia tak menampik bahwa Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan terkait pelanggaran HAM yang belum sepenuhnya…
Indonesia menjadi Presiden Dewan HAM adalah sebuah hal yang lumrah. Dimana lima region lainnya dibelahan…
Evan Soumilena dikenal sebagai pemain Tim Nasional Futsal Indonesia yang aktif membela Indonesia di berbagai…
Kegiatan patroli menyasar sejumlah titik pusat aktivitas masyarakat, seperti pertokoan, kios pedagang, serta ruas jalan…
Dalam pertemuan tersebut, Iptu Wilhelma Kurut menyampaikan keprihatinan atas maraknya penyakit masyarakat di kalangan pemuda,…
Tujuan dari ketentuan ini adalah untuk menciptakan mekanisme seleksi yang lebih objektif, terstandar, dan adil,…