Categories: LINTAS PAPUA

DPRK Waropen Gelar Rapat Paripurna Pembahasan Raperda APBD TA 2026

WAROPEN – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Waropen menggelar Rapat Paripurna ke-10 dalam Masa Persidangan III Tahun 2025 pada Senin (22/12). Agenda utama rapat ini adalah Pembahasan dan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRK Waropen, Yonathan Reri, serta dihadiri oleh unsur Pimpinan Daerah, Plh. Sekda Waropen, serta sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Waropen.

Dalam sidang tersebut, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRK Waropen, Selsius Nuburi, menyampaikan laporan hasil pencermatan Banggar terhadap pidato pengantar Bupati yang telah disampaikan Sabtu lalu.

Banggar menyoroti adanya penurunan pada sektor pendapatan transfer daerah dalam Raperda APBD 2026 sebesar Rp741,6 miliar. Angka ini menunjukkan selisih kurang sebesar 14,49% dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, Banggar menegaskan bahwa penurunan ini tidak boleh menyurutkan semangat pembangunan.

“Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp745 miliar. Ini menjadi sinyal bahwa ketergantungan pada pemerintah pusat perlu dikurangi secara bertahap dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Selsius Nuburi.

Page: 1 2

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Keluhkan Kecilnya DAU dan ASN yang Enggan Pindah

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…

17 hours ago

Sanksi Jangan Berhenti di Administratif

Merespon terkait dengan itu, ​Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…

18 hours ago

TNI Tak Gentar Ancaman OPM

Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…

2 days ago

Gubernur: Koreksi Total, Jangan Terulang Lagi!

  Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…

2 days ago

Utang Negara Capai Rp 10.000 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…

2 days ago

Dana Otsus Bukan untuk Operasional dan Belanja Kantor!

Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…

2 days ago