Pemerintah daerah kata Bupati Mote, terus membuka ruang partisipasi luas agar keputusan Mubes Masyarakat Adat Waropen menjadi kesepakatan kolektif dan memiliki daya ikat sosial, dan tertuang dalam rencana pembangunan kedepannya.
Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM, Natalius Pigai mendorong seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, lembaga adat, dan masyarakat\, untuk menjaga momentum ini. Ia menekankan bahwa Mubes bukan sekadar seremoni, melainkan forum strategis untuk menautkan nilai, norma, dan institusi adat dengan rencana kerja pembangunan daerah, dari penguatan pelayanan publik hingga pelestarian lingkungan pesisir dan mangrove yang menjadi identitas Waropen.(il/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Benhur menjelaskan, kerusakan gazebo tersebut murni karena alam. Bahkan, pohon kelapa yang menjadi pelindung abrasi…
Menurut Muchlis Karim, selama ini Pemerintah Kota Jayapura telah melaksanakan pelaporan LHKPN dengan baik dan…
Jika selama ini UKS sering dianggap sebagai ruang perawatan sederhana, melalui revitalisasi ini peran UKS/M…
Plt. Sekda menyoroti rendahnya tingkat kehadiran ASN pada apel wilayah tersebut. Berdasarkan laporan dari masing-masing…
Ipda Sewang menjelaskan, kedua tersangka tersebut diamankan Polsek Elikobel di Kampung Bupul Indah, Distrik Elikobel,…
Muchlis Karim menegaskan bahwa OPD bersama para bendahara diminta untuk segera melengkapi seluruh bukti…