Pemerintah daerah kata Bupati Mote, terus membuka ruang partisipasi luas agar keputusan Mubes Masyarakat Adat Waropen menjadi kesepakatan kolektif dan memiliki daya ikat sosial, dan tertuang dalam rencana pembangunan kedepannya.
Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM, Natalius Pigai mendorong seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, lembaga adat, dan masyarakat\, untuk menjaga momentum ini. Ia menekankan bahwa Mubes bukan sekadar seremoni, melainkan forum strategis untuk menautkan nilai, norma, dan institusi adat dengan rencana kerja pembangunan daerah, dari penguatan pelayanan publik hingga pelestarian lingkungan pesisir dan mangrove yang menjadi identitas Waropen.(il/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Suster Yosephin Temelap mengatakan, api muncul dengan cepat diduga dari area dapur. Saat itu aktivitas…
Pemerintah Provinsi Papua menyatakan produksi telur ayam di empat kabupaten kini telah melampaui kebutuhan harian…
Para pengelola pantai dan penyedia jasa penyewaan pondok wisata kini harus menelan pil pahit…
Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Uskup Agung Merauke Mgr. Petrus Canisius Mandagi, M.S.C., Uskup…
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Richard J. Nahumury, mengatakan Festival Port…
Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM)…