Komitmen legislatif tersebut tidak berhenti pada Perda semata. Yeneke Dippan mengumumkan bahwa DPRK juga telah membentuk Pansus khusus yang bertugas mengawasi dan mendata tapal batas wilayah adat.
Menurutnya, langkah ini sangat penting untuk memastikan tidak ada kekayaan alam Waropen yang dicuri atau dieksploitasi secara ilegal. Pansus ini juga akan fokus pada pendataan yang akurat terhadap tapal batas, sebuah isu yang diakui masih menjadi persoalan pelik di tengah masyarakat.(il/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Program penanaman kakao dan kopi ini merupakan implementasi visi-misi strategis Bupati Tolikara. Program lintas sektor…
Gubernur Papua Pegunungan Dr(HC), John Tabo, SE, M,B.A meminta seluruh organisasi perangkat daerah segera mempercepat…
Kapolres Jayawijaya melalui Kasat Lantas, Iptu Sipora Persila Samon, S.Sos. ,menyatakan, Kegiatan menyasar pengendara yang…
Kasi Humas Polres Mimika, Iptu Hempy Ona, mengonfirmasi bahwa peristiwa yang terjadi sekitar pukul 14.10…
Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa menegaskan, keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama dalam…
Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka menegaskan, pembangunan sumber…