Dari Beban Belanja Perlu Diperhatikan hingga Seberapa Dekat Papua dengan Masa Depan Pasifik

Sementara,  Ketua Pusat Studi Indo-Pasifik Uncen, Dr Melyana Pugu melihat dari perspektif wilayah strategis Papua dari sudut pandang kawasan pasifik. Ia menyampaikan bahwa pada September 2026, Gubernur Fakhiri sendiri menyebut tujuh persoalan strategis Papua yaitu ketimpangan wilayah dan kemiskinan, belum meratanya pelayanan pendidikan dan kesehatan, persoalan hak ulayat dan ruang hidup masyarakat adat, keterbatasan konektivitas, kerawanan bencana, lambatnya pembentukan pusat pertumbuhan baru, serta belum meratanya manfaat pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam.

Karena itu, dari catatan akademisnya, ukuran kepemimpinan Papua semestinya tidak berhenti pada berapa kilometer jalan dibangun, tetapi juga pada pertanyaan siapa yang menikmati jalan tersebut? apakah masyarakat adat dilibatkan? apakah produksi masyarakat kampung memperoleh akses pasar? dan apakah konektivitas mengurangi kesenjangan?.

Dikatakan hubungan antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, MRP, lembaga adat, gereja, perguruan tinggi, perempuan, pemuda, dunia usaha, OAP dan masyarakat non-OAP tidak dapat dibangun hanya melalui instruksi birokratis. Kepemimpinan menjadi efektif ketika mampu membangun pemahaman mengenai siapa “kita” dan menerjemahkan identitas bersama itu ke dalam tindakan.

Pemerintahan Fakhiri–Rumaropen telah menetapkan enam program unggulan yang antara lain mencakup Kartu KASIH untuk ibu hamil, Kartu MACE bagi mahasiswa, Kartu JALAN bagi lansia, modernisasi fasilitas perdagangan, konektivitas wilayah, dan rumah layak huni. Sejumlah langkah telah bergerak.

Keberhasilan Otsus selayaknya dibaca dari perubahan kehidupan, apakah akses pendidikan membaik, pelayanan kesehatan mendekat, hak masyarakat adat terlindungi, dan OAP memperoleh ruang yang semakin besar dalam ekonomi serta pengambilan keputusan.  Fakta bahwa MRP pada September 2026 masih menyampaikan perlunya perhatian terhadap akses pendidikan dan kesehatan OAP menunjukkan bahwa kebutuhan dasar tersebut tetap menjadi agenda yang belum selesai.

Jayapura, Biak, Sarmi, Kepulauan Yapen, Waropen dan Supiori dapat dibaca bukan semata sebagai wilayah yang jauh dari Jakarta, melainkan sebagai ruang Indonesia yang dekat dengan Pasifik. Di sinilah teori konstruktivisme dalam Hubungan Internasional menjadi relevan. Kepentingan dan identitas aktor internasional tidak semata-mata ditentukan kondisi material  keduanya juga dibentuk melalui interaksi, norma dan makna sosial.