

Suasana diruangan kelas saat siswa sekolah rakyat di Kamkey, Abepura menjalankan MPLS dengan penuh ceria, Senin (22/7) (Foto: Jimi/Cepos)
Tak Hanya Pendidikan Formal Tapi Juga Soal Kemandirian, Kepemimpinan dan Karakter
Demi memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kualitas SDM dan terwujudnya generasi emas 2045, pemerintah ciptakan sekolah yang membuat siswa nyaman dalam belajar. Semua biayanya juga ditanggung pemerintah.
Laporan: Jimianus Karlodi_Jayapura
Jika menilik sejarah Sekolah Rakyat seperti yang sedang digalakkan pemerintah saat ini sejatinya di era penajahan dulu sudah ada yang namanya Sekolah Rakyat. Hanya ketika itu tidak semua bisa mengenyam pendidikan disitu. Hanya kalangan elit dan terpelajar saja yang bisa diakomodir.
Jaman dulu, Sekolah Rakyat adalah sebuah perjuangan yang dirintis oleh para pejuang-pejuang bangsa Indonesia di masa penjajahan. Sekolah Rakyat bertujuan untuk mencerdaskan semua rakyat Indonesia selama masa penjajahan. Sekolah Rakyat merupakan lembaga pelopor pendidikan gratis di Indonesia.
Sekolah Rakyat juga merupakan inkubasi bagi rakyat untuk meningkatkan keahlian dan kompetensi. Sekolah itu lantas digunakan secara resmi dari tahun 1941 hingga 13 Maret 1946 selama masa penjajahan Jepang. Setelah kemerdekaan, Sekolah Rakyat berubah menjadi Sekolah Dasar pada tanggal 13 Maret 1946.
Sekolah ini merupakan salah satu tonggak sejarah pendidikan di Indonesia. Pada masa itu, sekolah dasar dikenal dengan sebutan Sekolah Rakyat (SR). Sekolah Rakyat di buka di seluruh Indonesia dan diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan tingkat literasi dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.
Sekolah Rakyat juga di berikan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu untuk memfasilitasi akses pendidikan bagi semua kalangan. Sekolah Dasar pertama kali dibuka pada zaman penjajahan Belanda pada tahun 1892 di kota Bandung, Jawa Barat. Sekolah tersebut diberi nama Sekolah Rakyat (SR).
Setelah kabar ini tersebar Dion langsung bertolak menuju Taja dan mengecek langsung kondisi disana. Ia…
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Papua menilai tingginya ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah…
–Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah…
Menurut Yunus, praktik penagihan uang kepada setiap pengunjung yang melintas di kawasan tersebut tidak dapat…
Festival yang berlangsung di halaman Kantor DPR Papua dan Kampus Universitas Cenderawasih itu bukan…
Program jemput bola yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Jayapura terus menunjukkan…