“Di undang-undang lama, nilai perhitungannya kecil, tetapi di undang-undang yang baru, di Perda kita ini, nilainya cukup tinggi. Sehingga mereka mengusulkan kepada pemerintah untuk kalau boleh meninjau kembali perhitungan pajak reklame,”katanya.
Dia menjelaskan tarif pajak reklame itu telah ditetapkan pemerintah pusat melalui undang-undang. Namun regulasi untuk penjabarannya ditetapkan melalui peraturan daerah dan peraturan Walikota. Oleh karena itu karena sudah dibuatkan dalam bentuk Perda maka sangat sulit bagi Pemkot Jayapura untuk merubah aturan itu dalam waktu dekat.
“Tetapi untuk peraturan wali kota kita akan kaji untuk memberikan kemudahan dan keringanan wajib pajak dan Retribusi Daerah di kota Jayapura. Karena bagaimanapun Kota Jayapura tidak memiliki sumber daya alam hanya mengandalkan sektor jasa,”tambahnya.(*/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Berdasarkan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kebutuhan darah ideal sebuah wilayah adalah 1% hingga 2%…
Kapolres Jayawijaya melalui Kasat Reskrim Iptu Marcelino Rumambi, SH, MH menyatakan penangkapan ini terhadap pelaku…
Komitmen Pemerintah Kabupaten Puncak dalam membangun sumber daya manusia melalui sektor pendidikan mendapat apresiasi dari…
Kapolres Puncak Jaya AKBP Yudha Wicaksono saat dihubungi dari Nabire, Senin, mengatakan patroli gabungan tersebut…
Kapolres Jayawijaya melalui kasat Reskrim Iptu Marcelino Rumamb, SH, MH menegaskan jika usai dilakukan penangkapan…
Sebuah langkah baru pariwisata berbasis komunitas lahir di Tanah Papua. Lewat Paket Eduwisata dan Sejarah…