Categories: FEATURES

ASN Pemprov Papua Masuk Pukul 08:30 WIT, di Pemkot Apel Pagi Senin Ditiadakan

ASN lainnya di Kantor Gubernur Papua juga mengaku tetap mengikuti jam kerja normal sebelum edaran keluar. Pada hari biasa, jam kerja berlangsung hingga sekitar pukul 16.00 WIT. “Karena belum ada surat edaran maka kami menyesuaikan seperti biasa,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri menyampaikan, penyesuaian jam kerja dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada ASN yang beragama Islam menjalankan ibadah puasa dengan lebih optimal.

Namun, durasi jam kerja akan dikurangi guna memberikan kesempatan kepada pegawai yang beragama Islam untuk menunaikan ibadah puasa dengan baik. “Kita akan kurangi jam kerjanya supaya saudara-saudara kita yang beragama Muslim bisa menunaikan ibadah puasanya, mempersiapkan diri untuk berbuka, dan melanjutkan dengan salat tarawih,” pungkasnya.

Pantauan Cendeawasih Pos di lapangan, hari pertama berkantor di bulan Ramadan aktivitas ASN seperti biasa. Meski surat edaran mereka sudah terima di siang hari, namun sebagian masih memilih tetap berada di kantor untuk bekerja pada pukul 15:30 WIT.

Sementara itu, menyambut pelaksanaan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah, Pemerintah Kota Jayapura juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 800/032/SET tentang Pengaturan Jam Kerja Selama Bulan Ramadan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura.

Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo menjelaskan, kebijakan ini diterbitkan sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah puasa, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal selama bulan suci.

Dalam surat edaran tersebut, diatur penyesuaian jam kerja bagi perangkat daerah yang memberlakukan lima hari kerja, yakni: Hari Senin sampai Jumat: pukul 08.00 – 15.00 WIT
Waktu istirahat Senin sampai Kamis: pukul 12.00 – 12.30 WIT, Waktu istirahat hari Jumat: pukul 11.30 – 12.30 WIT

Page: 1 2 3

Juna Cepos

Recent Posts

Pemprov Papeg Terima Sertifikat KIPP Gunung Susu Seluas 72,5 Hektar

Gubernur Papua Pegunungan, Dr (HC) John Tabo,S.E.,M.B.A, mengatakan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Provinsi Papua…

14 hours ago

Perubahan APBD Papua Dikebut, Sejumlah DBH Belum Masuk

  Ia menjelaskan, tambahan DAU tersebut berkaitan dengan kebutuhan belanja kepegawaian yang belum terselesaikan. Di…

15 hours ago

Tahan Rasa Nyeri di Tulang Belakang, Demi Pulang Bawa Uang Untuk Keluarga

  Di sepanjang jalan utama menuju pelabuhan, sejumlah kendaraan datang silih berganti. Di antara suara…

16 hours ago

Warga Kampung Amunkay Harus Rela Antre Panjang untuk Dapatkan Mitan

Pantauan media ini, antrean panjang didominasi kaum ibu. Di bawah terik matahari,  mereka datang dengan…

17 hours ago

Ada Monopoli Lapak Ilegal hingga Potensi Konflik di Pasar Otonom

   Langkah tegas Pemerintah Kota Jayapura tersebut, menurut Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Jayapura,…

17 hours ago

250 Anak Terlantar di Mimika, Tidak Adanya Rumah Singgah Jadi Kendala

Untuk mendata dan menjangkau ratusan anak tersebut, Dinsos memobilisasi 24 kader yang tersebar di berbagai…

18 hours ago