Khusus Ruang Publik, Tak Boleh Ada PKL yang Berjualan

Melihat Rencana Penataan Kawasan Depan Kantor Gubernur Papua

Pemerintah Provinsi Papua bakal melakukan penataan kawasan pantai depan Kantor Gubernur Papua, pasca gedung baru tersebut ditempati dan mulai ada aktivitas pegawai sejak Mei lalu.

Laporan: Elfira_Jayapura

Kepala Satpol PP dan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Papua, William R Manderi menegaskan, depan Kantor Gubernur khusus untuk ruang publik yang diperuntukkan bagi masyarakat. Tapi tidak untuk Pedagang Kaki Lima (PKL).

“Bagi masyarakat umum bisa nongkrong di depan Kantor Gubernur pada hari-hari tertentu dan di jam-jam tertentu. Sementara untuk PKL memang sudah tidak diperbolehkan untuk berjualan atau menjual jajanan di sepanjang Pantai Dok II Kantor Gubernur,” ucap Manderi kepada Cenderawasih Pos, Rabu (7/6).

  Disampaikan Manderi, kawasan pantai depan Kantor Gubernur Papua tetap menjadi pengawasan Satpol PP Provinsi Papua. Bahkan ke depan, di lokasi tersebut akan dibangun dua Pos.

  “Rencana kedepannya akan dibuat Pos di dua titik di sepanjang Kantor Gubernur. Dekat ruko dan ujung Kominfo. Sehingga  itu menjadi pengawasan dan pengamanan kita untuk kawasan sepanjang kantor gubernur Dok II,” ungkapnya.

  Manderi juga menegaskan bahwa di depan Kantor Gubernur tak boleh ada PKL yang berjualan.

“Depan kantor gubernur harus bersih dari  PKL,” tegas Manderi.

   Karen itu, kata Manderi, Satpol PP akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan juga pengamanan depan kantor gubernur sejak gedung kantor tersebut sudah beroperasional.

   Disinggung apakah Pemprov Pemprov fasilitasi tempat khusus untuk tempat makan/jajan ASN? Manderi menyampaikan bahwa kantor gubernur berada di tempat yang strategis, dekat dengan ruko dan tempat jajanan lainnya.

  “Saya pikir Kantor Gubernur dekat dengan ruko dan ada beberapa tempat yang bisa untuk   mencari makan, sehingga tidak ada masalah untuk itu. Tetapi itu urusannya biro umum,” ucapnya.

   Sementara itu, terkait dengan masih ada PKL di sekitar pohon beringin. Manderi mengaku masih dibicarakan. “Memang kita sudah selesaikan, cuman begitulah minimnya kesadaran dari sebagian masyarakat dan tidak paham dengan aturan yang ada,” kata Manderi.

   Pantauan Cenderawasih Pos, Rabu (7/6) siang. Tak ada PKL di depan Kantor Gubernur kecuali ada beberapa orang yang duduk santai bersama rekan-rekannya. Yang ada hanyalah PKL di sekitar pohon beringin tak jauh dari areal ruko. (*/tri)