Dari Konsultasi Publik Penyusunan RPJPD Provinsi Papua
Sebagai langkah sinkronisasi data untuk rencana percepatan pembangunan di Papua, Pemerintah Provinsi Papua, melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar konsultasi publik penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJD) Provinsi Papua, tahun 2025-2045, Selasa (30/1).
Laporan: Elfira-Jayapura
Kepala Bappeda Provinsi Papua, Yohanes Walilo, menyebut evaluasi RPJPD menjadi momentum strategis dan komitmen Pemerintah Provinsi Papua, menunjukkan bukti transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi perencanaan pembangunan jangka panjang.
“Yang mana hasil dari evaluasi ini dapat memberikan analisis yang komprehensif dan holistik terhadap capaian pelaksanaan RPJPD Provinsi Papua tahun 2005-2025,” ucap Yohanes kepada wartawan.
Menurutnya, konsultasi publik ini merupakan rangkaian dari tahapan penyusunan RPJPD. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat berdiskusi, menangkap dan memetakan topik permasalahan.
Terutama tentang isu strategis dan intervensi kebijakan apa yang akan dilakukan dalam waktu 20 tahun ke depan dengan memperhatikan hasil evaluasi RPJPD tahun 2005-2025 dan indikator makro pembangunan serta memastikan keselarasan terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Sebagai contoh, penyelarasan 5 visi RPJPN dan 8 misi RPJPN untuk Indonesia emas tahun 2045. Dimana 5 area transformasi arah pembangunan meliputi transformasi sosial, ekonomi, tata kelola pemerintahan, supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.
Kemudian, dalam mencapai sasaran Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif dalam RIPPP. “Dengan RPJPD yang terukur dapat menjadi landasan kokoh dalam penyusunan RPJMD teknokratik yang tetap memperhatikan aspek keberpihakan dan penghormatan kepada nilai-nilai adat, budaya dan agama masyarakat khususnya Orang Asli Papua (OAP),” ujarnya.
“Pemerintah Provinsi Papua terus berkomitmen dan terbuka menerima semua masukan yang membangun untuk keberhasilan dan kemajuan bersama,” sambungnya.
Walilo mengatakan jika penyusunan dokumen RPJPD adalah amanat Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. “Namun dalam penyusunannya kita perlu tetap memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua,” kata Walilo.
Pada tahun 2024 ini, lanjut Walilo, dokumen RPJPD Provinsi Papua tahun 2005-2025 telah mendekati akhir periode. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017.
“Kita perlu memastikan keberlanjutan pembangunan Provinsi Papua selama 20 tahun ke depan melalui penyusunan dokumen RPJPD Provinsi Papua tahun 2025-2045, menjadi acuan utama untuk menjaga konsistensi tahapan pembangunan Provinsi Papua 20 tahun ke depan,” ungkapnya.
Sesuai dengan Surat Edaran Mendagri nomor 600.2.1/1570/SJ tentang penyusunan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005-2025, Pemerintah Provinsi Papua juga telah melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJPD tahun 2005-2025, khususnya yang terkait dengan tingkat capaian kinerja sasaran pokok RPJPD pada masing-masing 4 tahapan RPJPD yang telah ditetapkan sebelumnya.
Dikatakan Walilo, setelah penyempurnaan RPJD selanjutnya akan disampaikan ke DPRP yang kemudian akan menjadi dokumen perencanaan 20 tahunan untuk kita laksanakan selama 20 tahun.
“Untuk pendidikan, kesehatan dan ekonomi tidak bisa kita lupakan, karena itu kita bicara terkait manusia. Bahkan untuk pendidikan sendiri kita akan lakukan evaluasi, dengan begitu kita tahu target kita untuk 20 tahun kedepan seperti apa,” pungkasnya. (*/tri)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos