Categories: EKONOMI BISNIS

PLN Gelar Audiensi dengan Kejati Papua dan Kejati Papua Barat

Senada dengan Hendrizal, Kepala Kejati Papua Barat, Syarifuddin mengungkapkan sinergi yang terjalin saat ini sangat penting untuk dilanjutkan agar berbagai proses permasalahan hukum bisa diselesaikan dengan baik.

“Kami siap mendukung percepatan pembangunan ketenagalistrikan di Papua Barat, karena infrastruktur listrik merupakan fondasi utama dalam mendorong kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Kegiatan ini menjadi salah satu upaya untuk menyampaikan rencana dan harapan tindak lanjut berbagai pembangunan infrastruktur kelistrikan ke depan. PLN terus berkomitmen untuk memastikan seluruh proses bisnis yang dilakukan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. (hms/fia)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

Wagub Papua: Jadikan HAM Pilar Pembangunan Daerah!Wagub Papua: Jadikan HAM Pilar Pembangunan Daerah!

Wagub Papua: Jadikan HAM Pilar Pembangunan Daerah!

  "Saat ini pembangunan Papua tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan…

9 hours ago

Pencarian Ditutup, Dua Nelayan Belum Ditemukan

Humas SAR Jayapura, Silvia Yoku, menyampaikan bahwa operasi pencarian resmi telah dihentikan. Ia menjelaskan, keputusan…

10 hours ago

Dua Paket Sabu Diamankan di Bandara Mozes Kilangin Timika

Pengungkapan berawal dari kecurigaan seorang kru maskapai Asian One berinisial MAAP terhadap sebuah paket titipan…

10 hours ago

Wali Kota: Pedagang Musiman Dilarang Berjualan di Pinggir Jalan!

Wali Kota mengungkapkan bahwa sejumlah pedagang buah musiman sempat mengajukan permohonan secara langsung untuk berjualan…

11 hours ago

Ditetapkan Tersangka Korupsi, Ketua Bunda PAUD Papua Selatan Jalani Pemeriksaan

Pemeriksaan ini dilakukan penyidik setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terhadap…

11 hours ago

MK: Harus Melalui Dewan Pers, Wartawan Tidak Bisa Langsung Dituntut Pidana

Dalam gugatan yang terdaftar dengan nomor 145/PUU-XXIII/2025 tersebut pemohon menyoroti Pasal 8 di UU Pers…

12 hours ago