Categories: METROPOLIS

Pelaksanaan SPMB Harus Transparan dan Akuntabel

JAYAPURA – Pemerintah Kota Jayapura menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Ramah yang berlangsung secara jujur, transparan, dan akuntabel.  Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama yang digelar oleh Badan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua bersama Pemerintah Provinsi Papua di Kantor Gubernur Papua, Selasa (9/6).

Kegiatan strategis ini dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua, serta para pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Pemerintah Kota Jayapura diwakili oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Muchlis Karim, didampingi Plt Inspektur Kota Jayapura, Helga Sibilia Youwe, serta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, Rocky Bebena.

Plt Sekda Kota Jayapura, Muchlis Karim, mengatakan bahwa keikutsertaan Pemerintah Kota Jayapura dalam penandatanganan komitmen bersama tersebut merupakan bentuk dukungan nyata terhadap upaya menciptakan sistem penerimaan peserta didik yang adil dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.

“Pemerintah Kota Jayapura siap mengawal pelaksanaan SPMB agar berjalan sesuai aturan, transparan, bebas dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat, serta mengedepankan prinsip keadilan bagi seluruh calon peserta didik,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Pemerintah Provinsi Papua melalui arahan Gubernur Papua yang Disampaikan oleh Plt Sekda, Christian Sohilait menegaskan pentingnya pelaksanaan seleksi siswa yang bersih dan berintegritas. Melalui sambutan yang disampaikan, seluruh pemerintah kabupaten/kota diminta memastikan proses penerimaan murid baru berjalan secara jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

Di Timika, Bocah Dititip Malah Dicabuli

​​Kasus ini mencuat setelah pihak keluarga membuat laporan yang diwakili oleh Relawan Teras Peduli ke…

4 hours ago

Demi Kepastian Hukum Undang-undang TNI Harus Direvisi

Menurut Thomas, pandangan yang disampaikan Komnas HAM merupakan isu yang sangat penting dan krusial dalam…

5 hours ago

DPD PDIP Papua Tegas Tolak MBG, PSN, dan Kopdes

Dan kali ini bukan menjadi hal mengejutkan jika PDIP menolak program pemerintah pusat yakni Makan…

11 hours ago

Target Tahun 2028, Matangkan Persiapan dari Administrasi, Regulasi hingga Anggaran

Kewenangan pengelolaan sekolah SMA/K di Papua seolah seperti permainan ping pong, antara pemerintah kabupaten/kota dengan…

2 days ago

Rawan Cerai, Anak Muda Jangan Buru-buru Menikah

Pernyataan ini menekankan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan formal atau pemenuhan tradisi, melainkan komitmen jangka…

2 days ago

Jelang Kunjungan Mendagri Kabupaten Jayapura Benahi Wajah Daerah

Dalam arahannya, Haris Yocku meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak cepat melakukan penataan kawasan…

2 days ago