

Dony Oskaria, Chief Operating Officer (COO) Danantara
JAKARTA– Dony Oskaria, Chief Operating Officer (COO) Danantara, menyatakan pihaknya tidak khawatir dengan rencana redenominasi rupiah. Dony menegaskan bahwa kebijakan pemerintah selalu melalui kajian yang matang dan tidak akan merugikan dunia usaha.
“Sama sekali enggak (khawatir, Red). Karena buat kita apa pun yang dilakukan oleh pemerintah itu pasti sesuatu yang baik dan sudah dipikirkan,” ujar Dony di Kantor Kemenko Pangan pada Selasa (11 November 2025).
“Jadi, tidak mungkin mengambil satu kebijakan tanpa dipikirkan,” imbuhnya.
Menurut Dony, publik tidak perlu meragukan keputusan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan moneter maupun fiskal. Ia meyakini rencana yang diusulkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah melalui proses analisis yang mendalam.
“Saya rasa tentu sudah dipikirkan oleh pemerintah jadi sebaiknya ditanya sama Pak Menkeu,” kata Dony.
“Semua pasti yang dilakukan oleh pemerintah pasti yang terbaik,” jelasnya.
Dony menilai, komunikasi pemerintah yang baik kepada publik akan menjadi kunci agar kebijakan redenominasi tidak menimbulkan persepsi negatif.Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) itu optimistis penyederhanaan nilai mata uang justru bisa memperkuat kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Rencana redenominasi rupiah, yakni penyederhanaan nilai dari Rp1.000 menjadi Rp1, resmi masuk dalam Renstra Kemenkeu 2025-2029. Selain itu, program tersebut juga tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029 sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) inisiatif pemerintah atas usulan Bank Indonesia (BI).
Page: 1 2
Untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Wamena, Pemerintah Kabupaten Jayawijaya meresmikan 3 ruangan yang…
Kepala Dinas Kesehatan Lanny Jaya, Niel Yigibalom, SKM., M.Si., menyampaikan kondisi tersebut dalam rapat bersama…
Wakil Gubernur Papua Pegununugan Dr. Ones Pahabol, SE, MM menyatakan tak bisa dipungkiri lagi jika…
Momen ini menjadi tonggak penting bagi kebangkitan Pramuka di Kabupaten Keerom setelah sempat vakum selama…
Penertiban dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait aktivitas penjualan Boplas yang dinilai meresahkan.…
Aktivitas kantor di Sekretariat DPR Papua, Jumat (25/9) mendadak tegang. Ini lantaran sejumlah penyidik kejaksaan…