

Raden Aariyo Bisawarno (foto:Istimewa)
JAYAPURA – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku (Kanwil DJP Papabrama) akan merilis kinerja penerimaan pajak semester I Tahun 2025 setelah konferensi pers dari Menteri Keuangan (Menkeu) terkait realisasi penerimaan pajak dan penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Semester I Tahun 2025.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Papabrama, Raden Aariyo Bisawarno, Senin (7/7).
“Kami masih menunggu arahan dari Menteri Keuangan RI terkait kinerja APBN. Biasanya informasi penerimaan pajak dan penyalurannya diumumkan terlebih dahulu secara nasional. Setelah itu, baru Kanwil DJP Papabrama dapat menyampaikan laporan penerimaan pajak di wilayah kami,” jelas Ariyo.
Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak di wilayah Papua, Papua Barat, dan Maluku. DJP terus menjalankan sejumlah strategi yang telah dirancang secara nasional maupun regional, khususnya di tengah kondisi refocusing dan dinamika ekonomi saat ini.
Untuk strategi yang bisa dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak yakni dengan memperluas basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, mendorong tingkat kepatuhan melalui pemanfaatan teknologi sistem perpajakan, memperkuat sinergi antar lembaga, joint program, dan penegakan hukum yang berkeadilan.
Selain itu, DJP juga terus berupaya meningkatkan kesadaran pajak masyarakat, serta mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi untuk mendukung proses pengumpulan pajak yang lebih efisien dan efektif.
“DJP juga terus berusaha untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya mematuhi kewajiban pajaknya melalui berbagai kegiatan penyuluhan dan sosialisasi, serta terus mengembangkan sumber daya manusia dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengumpulan pajak,” pungkasnya. (dil/fia)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Kasus ini mencuat setelah pihak keluarga membuat laporan yang diwakili oleh Relawan Teras Peduli ke…
Menurut Thomas, pandangan yang disampaikan Komnas HAM merupakan isu yang sangat penting dan krusial dalam…
Dan kali ini bukan menjadi hal mengejutkan jika PDIP menolak program pemerintah pusat yakni Makan…
Kewenangan pengelolaan sekolah SMA/K di Papua seolah seperti permainan ping pong, antara pemerintah kabupaten/kota dengan…
Pernyataan ini menekankan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan formal atau pemenuhan tradisi, melainkan komitmen jangka…
Dalam arahannya, Haris Yocku meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak cepat melakukan penataan kawasan…