35 Warga Sipil Tewas Akibat KKB Selama Tahun 2022

JAYAPURA – Hasil pemaparan Polda Papua dalam refleksi akhir tahun 2022 terkait penanganan kasus Kelompok Kriminal Bersenjatta (KKB) terungkap bahwa hingga tanggal 28 Desember kemarin tercatat ada 35 warga sipil yang tewas akibat ulah KKB.

Selain itu ada 10 anggota TNI dan 3 anggota Polisi  yang juga tewas akibat KKB. Sementara untuk KKB sendiri ada 5 orang yang dilaporkan meregang nyawa usai kontak tembak.

Angka ini merupakan akumulasi dari Januari hingga 28 Desember 2022. Meski demikian Kapolda Papua, Irjen Polisi Mathius Fakhiri mengungkapkan jumlah kasus kejahatan oleh kelompok kriminal bersenjata sepanjang 2022 terjadi penurunan dibanding 2021. Jika di tahun 2021 tercatat ada 109 kasus maka ditahun ini ada 90 kasus. Jadi ada penurunan 16 kasus di 2022 bila dibandingkan di tahun sebelumnya.

Menurut Kapolda, dalam melakukan aksinya KKB tak hanya menyasar anggota TNI dan Polri, tetapi juga menyasar warga sipil khususnya di daerah pegunungan Papua. Diakui menurunnya angka ini tak lepas dari upaya penanganan yang dilakukan dimana tahun 2022 ini pihaknya lebih banyak melakukan defensive atau bertahan disbanding tahun – tahun sebelumnya yang masih melakukan pengejaran.

“Dari kami ada 3 anggota yang tewas lalu TNI ada 10 anggota dan dari KKB sendiri ada 5 orang. Namun jumlah sipil cukup banyak yakni 35 orang,” kata Kapolda.

Sementara untuk daerah yang masih menjadi target bagi kelompok ini kata kapolda yakni Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Kepulauan Yapen.

“Kebanyakan daerah yang menjadi sasaran KKB ini ada di pegunungan Papua, hanya satu kabupaten saja yang di daerah pesisir, yakni Kabupaten Kepulauan Yapen,” bebernya.

Ia sendiri memprediksi bahwa KKB di tahun mendatang masih menjadi ancaman bagi warga sipil karenanya untuk penanganannya  pola  yang dilakukana adalah mengedepankan pendekatan kesejahteraan.

“Saya juga minta pemerintah daerah khususnya para bupati, SKPD dan DPRD untuk ikut tampil di depan, sehingga masyarakat tidak merasa canggung untuk terlibat dalam kegiatan kepolisian,” tegas kapolda.

Program dan pendekatan humanis juga masih terus dilakukan untuk menyentuh hati masyarakat. Tujuannya adalah memperbaiki tingkat kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.

“Kami  coba memaksimalkan pendekatan yang lebih humanis dengan harapan bisa menjawab berbagai permasalahan yang selalu jadi faktor pemicu gangguan keamanan di tengah masyarakat,” tutupnya. (ade/wen)