“Negara jangan melihat masyarakat adat hanya sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek yang harus dilibatkan secara setara dalam setiap pengambilan keputusan,” kata Thomas. Sebagai langkah konkret, POHR mendorong agar Pansus DPR nantinya turut melibatkan kalangan akademisi, LSM lingkungan, dan perwakilan masyarakat adat untuk melakukan verifikasi faktual langsung di lapangan. DPR juga dituntut menggunakan fungsi pengawasannya secara maksimal dengan memanggil pihak-pihak bertanggung jawab
“DPR harus menjadi instrumen representasi rakyat secara nyata, bukan sekadar corong penguasa dan oligarki. Pengrusakan hutan di Papua Selatan membutuhkan perhatian serius karena berdampak langsung terhadap keberlangsungan ekosistem dan eksistensi manusia Papua,” pungkas Thomas. (ans/rel/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Peristiwa obrolan tidak pantas di grup WhatsApp yang beredar di media sosial tersebut dinilai…
Penyebab pertama mengakar pada pergeseran sosial yang berlangsung cepat sejak awal milenium. Sejak memasuki tahun…
Di antara reruntuhan, anak-anak bermain dengan rangka sepeda yang hangus terbakar. Di sudut lain,…
Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo, S.H., M.H., yang…
Dugaan pelecehan seksual berbasis digital yang melibatkan sejumlah siswa SMAN 4 Jayapura mendapat perhatian Ombudsman…
Olah TKP dilakukan untuk mengungkap penyebab pasti kebakaran yang terjadi pada Senin (30/8) tersebut. Dalam…