“Negara jangan melihat masyarakat adat hanya sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek yang harus dilibatkan secara setara dalam setiap pengambilan keputusan,” kata Thomas. Sebagai langkah konkret, POHR mendorong agar Pansus DPR nantinya turut melibatkan kalangan akademisi, LSM lingkungan, dan perwakilan masyarakat adat untuk melakukan verifikasi faktual langsung di lapangan. DPR juga dituntut menggunakan fungsi pengawasannya secara maksimal dengan memanggil pihak-pihak bertanggung jawab
“DPR harus menjadi instrumen representasi rakyat secara nyata, bukan sekadar corong penguasa dan oligarki. Pengrusakan hutan di Papua Selatan membutuhkan perhatian serius karena berdampak langsung terhadap keberlangsungan ekosistem dan eksistensi manusia Papua,” pungkas Thomas. (ans/rel/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Rencana penataan dan peninggian jalan di Konya ini sebenarnya sempat disambut antusias oleh masyarakat Kampung…
Langkah terobosan ini ditujukan untuk memberikan kepastian kesejahteraan, menjamin keberlangsungan pelayanan kesehatan bermutu, serta mendor
Aksi kejahatan tersebut terjadi ketika sejumlah guru dalam perjalanan kembali menuju pusat kota Wamena usai…
Berikut profil KH Abdul Hakim Mahfudz dirangkum dari berbagai sumber. Gus Kikin lahir pada 17…
Pengelola APMS Anwarudin dan Lasminingsih Wamena Suyono menyatakan untuk penyaluran BBM baik itu yang bersubsidi…
Sidang kode etik digelar menyusul putusan Pengadilan Negeri Merauke yang menyatakan Bripda FK terbukti secara…