DPR RI Didesak Bentuk Pansus Pantau Kerusakan Dampak PSN

“Negara jangan melihat masyarakat adat hanya sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai subjek yang harus dilibatkan secara setara dalam setiap pengambilan keputusan,” kata Thomas. Sebagai langkah konkret, POHR mendorong agar Pansus DPR nantinya turut melibatkan kalangan akademisi, LSM lingkungan, dan perwakilan masyarakat adat untuk melakukan verifikasi faktual langsung di lapangan. DPR juga dituntut menggunakan fungsi pengawasannya secara maksimal dengan memanggil pihak-pihak bertanggung jawab

“DPR harus menjadi instrumen representasi rakyat secara nyata, bukan sekadar corong penguasa dan oligarki. Pengrusakan hutan di Papua Selatan membutuhkan perhatian serius karena berdampak langsung terhadap keberlangsungan ekosistem dan eksistensi manusia Papua,” pungkas Thomas. (ans/rel/ade)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q