Categories: BERITA UTAMA

Wamendagri Cek Kesiapan Perekrutasn DPRK Kuota Otsus

    Namun Raimondus melanjutkan bahwa pemerintah Provinsi punya versi lain, pemerintah Provinsi mengunakan peraturan pemilu 2024 yang hanya mengunakan 35 kursi.

Sehingga Raimondus mengaku, bahwa dirinya telah menemui Mendagri Minggu lalu di Jakarta.

   Terkait soal kuota, hal ini sudah disampaikan langsung ke Kemendagri. Dia menjelaskan angaran sudah disiapkan, pembagian dapil tingkat kota juga sudah siap yang menjadi persoalannya adalah kuotanya dikurang.

  Saat ini, surat dukungan dari DPRK , SK dari Wali kota, dan dukungan konsultasi dari pemerintah Provinsi telah disampaikan ke pusat melalui dirjen Otonomi Daerah (Otda) .

   Setelah peraturan Mendagri turun berbarengan dengan SK dari Gubernur, Walikota, tentang mekanisme pencalonan atau apa yang dinamakan panitia pemilihan itu yang harus disiapkan, merekalah yang akan merekrut anggota DPRK yang baru,” bebernya.

   Perlu diketahui yang mengisi di kursi DPRK ini adalah khusus untuk orang asli Port Numbay, sedangkan untuk mengisi di DPRP khusus untuk wilayah Tabi dengan Saireri.

   Raimondus merincikan untuk DPRK disiapkan 10 kursi sementara untuk DPRP terdapat 13 kursi, lanjut Ia menjelaskan 13 kursi tersebut dibagi menjadi dua wilayah adat yakni Tabi 7 kursi dan Saireri 6 kursi.

   Terkait jadwal penetapanya Raimondus menyampaikan melalui banyak proses, bulan April ini, akan melakukan sosialisasi peroses pengisian keanggotaan DPRK, kemudian di bulan Mei seleksi administrasi bakal calon, bulan Juni rapat penetapan  dan pengumuman calon terpilih, bulan Juli pengiriman nama-nama calon terpilih ke gubernur, untuk Agustus dan September penyelsaian sengketa Hukum dan Oktober pelantikan anggota terpilih bersamaan dengan anggota DPR hasil pemilu. “Nanti pelantikannya bersamaan,” tutupnya. (CR-278/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

BBM Subsidi Diduga Digunakan untuk Aktivitas Ilegal, Pengawasan Harus BerkelanjutanBBM Subsidi Diduga Digunakan untuk Aktivitas Ilegal, Pengawasan Harus Berkelanjutan

BBM Subsidi Diduga Digunakan untuk Aktivitas Ilegal, Pengawasan Harus Berkelanjutan

Tim Sapu Bersih Penyalahgunaan Migas Provinsi Papua menemukan sejumlah indikasi penyalahgunaan dalam penyaluran BBM bersubsidi…

12 hours ago

Persis Solo Mulai Waspadai Persipura

Persipura bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Mutiara Hitam sebelumnya menjadi salah satu kandidat…

12 hours ago

Pemprov Papua Batasi Penggunaan HP di Sekolah

  Pembatasan tersebut sejalan dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 19 Tahun 2026…

13 hours ago

Pemprov Papua Proses Hibah Videotron ke Pemkab Keerom

Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Dinas Kominfo Provinsi Papua, Thomas Sibi, menjelaskan bahwa…

13 hours ago

Cegah Konflik Pertanahan, MRP Datangi Polda Papua

    Audiensi tersebut membahas sejumlah persoalan pertanahan yang terjadi di Papua, termasuk perkembangan penanganan…

14 hours ago

Pemkab Keerom dan Tim Undip Susun Basis Data Spasial Rawan Bencana

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Keerom, Linus Pasarang, yang membuka kegiatan menegaskan pentingnya penguatan…

14 hours ago