

Antrian kendaraan di SPBU Jalan Parako Merauke, beberapa waktu lalu. Sulo/Cepos
MERAUKE – Wakil bupati Fauzun Nihayah menyatakan komitmennya untuk memberantas mafia BBM subsidi di Merauke yang sudah berjalan dalam 5-6 tahun belakangan. Pemberantasan mafia BBM subsidi ini akan dilakukan melalui Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan BBM illegal.
‘’SK untuk Satgas sebenarnya sudah disiapkan Asisten II. Tapi kita harus menyesuaikan dengan aturan-aturan yang ada. Jangan sampai kita tabrak dengan UU. Karena Satgas ini banyak pihak yang telibat di dalamnya. Jadi masih rana kajian. Ini dilakukan jangan sampai tabrakan dengan wilayah-wilaya lain,’’tandas Fauzun Nihayah, wanita pertama di Kabupaten Merauke yang menjadi wakil bupati, menjawab pertanyaan media ini di Merauke, Senin (26/5).
Kendati demikian, lanjut Wabup Fauzun Nihayah, pemberantasan mafia BBM tersebut akan dilakukan. Bahkan dirinya terus mendapatkan laporan dari masyarakat. ‘’Bahkan foto-foto dari tanki-tanki yang sudah dimodifikasi dan terus diisi saya punya. Jadi laporan sudah masuk ke saya. Sehingga secara pribadi dan pemerintah daerah harus segera melakukan penindakan terkait dengan penadah -penadah nakal BBM kita,’’ tandasnya.
‘’Di HP saya ini banyak bukti-bukti yang bisa kita ungkap sama-sama,’’ tandasnya. Untuk SK Satgas pemberantasan Mafia BBM tersebut, Wabup Fauzun Nihayah menjelaskan bahwa Ibu Asisten II yang dipercaya untuk membuat SK Satgas BBM,’’ tandasnya. (ulo/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…
Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…
Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…
Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…
Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…