Categories: BERITA UTAMA

MRP Papua Selatan Minta Progam Strategis Nasional Dihentikan Sementara

MERAUKE– Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Selatan meminta agar aktivitas pembongkaran lahan untuk Program Strategis Nasional (PSN) di Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke untuk sementara dihentikan. Permintaana itu disampaikan Ketua MRP Papua Selatan, Damianus Takayu menjawab pertanyaan wartawan terkait aksi demo masyarakat yang meminta penarikan alat berat terkait dengan pembukaan lahan pertanian 1 juta hektar.

‘’Kita minta kalau memungkin untuk aktivitas itu ditunda dulu. Pemerintah provinsi maupun kabupaten wajib memberikan sosialisasi terlebih dahulu supaya tidak menimbulkan keresahan masyarakat. Aktivitas itu ditunda dulu. Pemerintah harus transparan supaya kita masyarakat ini tahu. MRP juga tahu. Soal masyarakat tolak dan terima, saya pikir masyarakat ini paham dan masyarakat Papua pada umumnya rasional,” kata Damianus, Sabtu (24/8).

Ia menyebut jika itu untuk kebaikan bersama, masyarakat pasti terima. Tapi kalau kita diam-diam begini akan menimbulkan kecurigaan macam-macam. Terkait dengan aksi demo penolakan investasi yang dilakukan oleh masyarakat adat ke MRP, Damianus Katayu, menjelaskan pihaknya telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) sebelum aksi demo itu.

‘’Ketika surat itu masuk, kami sudah bentuk Pansus. Dan setelah masyarakat menyampiakan. Maka Jumat kemarin kami sudah rapat dan akan ada langkah-langkah tehnis yang akan kami lakukan,’’katanya.

Damianus Katayu kembali mengingatkan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten untuk melakukan sosialiasi.

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

Kendalikan Inflasi, Gubernur Instruksikan Enam Langkah

Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…

57 minutes ago

Wali Kota Terima Aspirasi 314 K2 Asli Port Numbay

Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…

2 hours ago

Komnas HAM Tolak Draft RUU HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…

3 hours ago

Warga Tak Perlu Lagi Bolak-Balik ke Pengadilan Untuk Sidang Adminitrasi Kependudukan

Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…

4 hours ago

Bentuk Staf Khusus Adat, Wali Kota Libatkan Para Ondoafi

Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…

5 hours ago

OAP Harus Jadi Pusat Utama Pembangunan

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…

6 hours ago