Potensi Pemborosan Rp691,6 Miliar Disorot

DPR Ingatkan Soal Akurasi Data dan Tata Kelola

JAYAPURA–DPR Papua menilai temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait potensi pemborosan anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola keuangan daerah, bukan sekadar menjadi sorotan.

Sebelumnya, KPK menemukan potensi pemborosan anggaran mencapai Rp691,6 miliar dalam perencanaan dan penganggaran Pemerintah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2025. Temuan tersebut mencakup lima sektor prioritas, dengan sektor pendidikan menjadi penyumbang potensi pemborosan terbesar.

Temuan itu disampaikan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Maruli Tua, dalam kegiatan Koordinasi Pencegahan Korupsi pada Area Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, serta Pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Pemerintah Provinsi Papua di Kantor Gubernur Papua, Rabu (15/7).

Menanggapi hal tersebut, Ketua Fraksi Pengangkatan Otonomi Khusus (Poksus) DPR Papua, Willem Zaman Bonai, mengatakan temuan KPK merupakan hasil evaluasi terhadap pengelolaan anggaran pada periode sebelumnya dan dapat menjadi pijakan bagi pemerintahan Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri untuk melakukan pembenahan.

“Kalau saya melihat, temuan KPK ini sesuatu yang positif. Ini menjadi warning bagi kita semua untuk memulai pemerintahan Pak Fakhiri dengan tata kelola yang lebih baik, sekaligus memperkuat fungsi pengawasan agar pengelolaan keuangan daerah semakin tertata,” katanya, kepada wartawan di ruangan kerjanya, Jumat (24/7)

Menurut Willem, persoalan terbesar di sektor pendidikan bukan hanya menyangkut besarnya anggaran, tetapi juga akurasi data penerima manfaat.Ia menilai, penyusunan program pendidikan harus diawali dengan basis data yang valid mengenai jumlah anak asli Papua yang berhak memperoleh layanan pendidikan.

“Kalau kita bicara Papua, maka kita harus berbicara tentang masyarakat adat Papua atau Orang Asli Papua. Persoalannya ada pada data. Dengan data yang akurat, pemerintah bisa memastikan seluruh anak Papua mendapatkan hak pendidikannya,” ujarnya.