“Kami juga akan melakukan penguatan kapasitas lembaga adat serta mengumpulkan data perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah adat sebagai dasar pengambilan langkah perlindungan yang tepat,” kata Nerlince. Nerlince menegaskan kepada masyarakat Papua bahwa MRP bukan berdiam diri.
Menurutnya, selama ini MRP justru kerap “ditinggalkan” dalam proses pengambilan keputusan oleh pemerintah. “Kami ingin masyarakat tahu, MRP tidak diam. Kami akan mulai bergerak lebih aktif untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan tanah Papua dari aktivitas ilegal maupun investasi yang merugikan,” pungkasnya. (rel/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Aset gedung yang dikembalikan tersebut berupa Gedung Negara yang digunakan sebagai Kantor Gubernur Papua Selatan…
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, menegaskan pentingnya disiplin dan integritas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di…
Wakil Bupati Keerom, Daud, memberikan apresiasi apresiasi dan penghargaan kepada seluruh panitia, khususnya Sanggar Seni…
Wakil Ketua II DPRK Kabupaten Jayapura, Petrus Hamokwarong, meminta tenaga honorer dan calon Pegawai Pemerintah…
Menurutnya, dalam pelaksanaan SE tahun 2026 ada dua periode yang pertama komunikasi, koordinasi dan diplomasi,…
Bupati Markus Octovianus Mansnembra mengajak semua komponen untuk menjadikan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) sebagai…