“Kami juga akan melakukan penguatan kapasitas lembaga adat serta mengumpulkan data perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah adat sebagai dasar pengambilan langkah perlindungan yang tepat,” kata Nerlince. Nerlince menegaskan kepada masyarakat Papua bahwa MRP bukan berdiam diri.
Menurutnya, selama ini MRP justru kerap “ditinggalkan” dalam proses pengambilan keputusan oleh pemerintah. “Kami ingin masyarakat tahu, MRP tidak diam. Kami akan mulai bergerak lebih aktif untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan tanah Papua dari aktivitas ilegal maupun investasi yang merugikan,” pungkasnya. (rel/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Ia diduga disenggol mobil TNI yang ketika itu sedang berjalan beriringan menuju pada Minggu (14/6)…
Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi tertinggi terhadap pemerintah daerah di wilayah Papua yang berhasil…
Selain capaian akademik, pihak sekolah juga mencatat tingkat retensi siswa yang sempurna. Hingga saat…
Kunjungan Menteri Dalam Negeri ke Kampung Mosso dilakukan untuk meninjau langsung pelaksanaan program yang…
Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa kawasan Dok IX Tanjung Ria masih membutuhkan perhatian serius…
Bima Arya menilai penanganan kawasan Sungai Anafre tidak cukup hanya melalui kegiatan pembersihan rutin.…