“Kami juga akan melakukan penguatan kapasitas lembaga adat serta mengumpulkan data perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah adat sebagai dasar pengambilan langkah perlindungan yang tepat,” kata Nerlince. Nerlince menegaskan kepada masyarakat Papua bahwa MRP bukan berdiam diri.
Menurutnya, selama ini MRP justru kerap “ditinggalkan” dalam proses pengambilan keputusan oleh pemerintah. “Kami ingin masyarakat tahu, MRP tidak diam. Kami akan mulai bergerak lebih aktif untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan tanah Papua dari aktivitas ilegal maupun investasi yang merugikan,” pungkasnya. (rel/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Para siswa diberikan pemahaman mengenai berbagai jenis narkotika yang beredar di masyarakat, di antaranya ganja…
Ia meminta OPD terkait segera melakukan pendataan dan penertiban pasar berdasarkan zonasi. Penataan harus…
Menurut dia, pengembangan kopi tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi, tetapi juga harus dilakukan…
Rustan mengatakan, pengelolaan dan optimalisasi PAD Kota Jayapura hingga saat ini masih perlu ditingkatkan.…
Peluncuran ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) untuk membangun Ekosistem Pendidikan Kepemimpinan, Pengelolaan…
Pembukaan PKKMB 2026 diselenggarakan secara hibrida dari Auditorium Uncen. Sebanyak 450 mahasiswa hadir secara…