

Pintu Gerbang masuk ruangan IGD dipalang menggunakan spanduk, bertuliskan isi tuntutan, status tanah RSUD Abepura dan alasan pemalangan. (FOTO:Karel/Cepos)
JAYAPURA-Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura kembali dipalang oleh masyarakat adat Mata Rumah III Yehuda Merahabia, Rabu (24/4) kemarin.
Dari isi tuntutan yang ditulis menggunakan spanduk yang dipasangkan di gerbang masuk RSUD Abepura itu bahwa pemalangan itu mengacu pada putusan kasasi Mahkama Agung RI, nomor 1510/K/PDT/2017.
Hal lain pasal 43 UU OTSUS yang menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui Hak Hak, Masyarakat Adat Papua. UUPA Nomor 5 tahun 1960, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 2 PMNA/KBPN Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Serta beberapa acuan lain yang dituangkan dalam spanduk tersebut.
Adapun spanduk lain juga yang dipasangkan di gerbang masuk RSUD Abepura ini menjelaskan terkait status lahan RSUD Abepura.
Atas dasar itu sehingga mereka mendesak pemerintah Provinsi Papua untik segera membaya ganti rugi tanah adat milik Mata Rumah III Yehuda Merahabia yang ditempati oleh RSUD Abepura seluas kurang lebih 42,349 meter persegi.
Adapun nilai ganti rugi berdasarkan putusan kasasi MK RI. NO. 1510 K/PDT/2017 sebesar Rp. 69.599.000.000 ditambah sanksi hukum denda selama 60 tahun perjuangan di PN sebesar 60 milyar, sehingga total yang harus dibayarkan oleh Pemerintah kepada masyarakat adat Mata Rumah III Yehuda Merahabia Rp. Sebesar. 129.599.000.000.
Page: 1 2
Penyelesaian kasus tersebut sebelumnya telah di mediasi oleh polres Jayawijaya, namun tak mendapatkan titik temu…
Penetapan tersebut merupakan hasil pembahasan antara Bapenda dan Bupati Jayapura, yang sebelumnya telah disepakati dan…
Sekolah rakyat terintegrasi 77 Merauke yang menempati sebagian dari gedung SMKN 2 Merauke di Jalan…
Menurutnya, masih banyak masyarakat di wilayah pedalaman yang hidup jauh dari pusat pemerintahan dan belum…
Kedua pelaku yang diamankan masing-masing berinisial DI (38) dan A (28). Penangkapan ini merupakan tindak…
Bupati Yunus Wonda mengatakan, rapat koordinasi ini diharapkan menjadi langkah awal dukungan bersama antara Pemerintah…