

Satgas Yonif 142/Ksatria Jaya (KJ) di bawah Komando Operasi Habema TNI memfasilitasi ikrar setia tujuh orang mantan anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka.
JAKARTA-Satgas Yonif 142/Ksatria Jaya (KJ) di bawah Komando Operasi Habema TNI berhasil memfasilitasi ikrar setia tujuh orang mantan anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) Kodap XXVII/Sinak untuk kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kegiatan tersebut berlangsung di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak Pegunungan, Papua Tengah, Sabtu (20/12).
Ketujuh eks anggota TPNPB OPM tersebut diketahui pernah terlibat dalam aksi pembakaran SMA Distrik Sinak, serta penyanderaan pegawai Puskesmas Sinak Barat pada tahun 2024. Mereka secara resmi menyatakan ikrar setia kepada NKRI dalam acara yang digelar di Pos Sinak BNPB Satgas Yonif 142/KJ.
Prosesi ikrar setia tersebut disaksikan langsung oleh aparat keamanan serta para tokoh masyarakat Distrik Sinak.Dalam pernyataan ikrarnya, ketujuh eks TPNPB OPM dengan tegas menyatakan kesetiaan kepada NKRI, menolak segala bentuk gerakan separatis, serta berkomitmen mendukung keamanan, ketertiban, dan pembangunan di wilayah Papua, khususnya Distrik Sinak.
Dansatgas Yonif 142/Ksatria Jaya, Letkol Inf Dicky Sakti Maulana, menyatakan kembalinya tujuh eks TPNPB OPM ke pangkuan NKRI merupakan bukti nyata keberhasilan pendekatan soft power melalui cara-cara humanis yang selama ini dikedepankan TNI.
“Kepada saudara-saudara kita yang hari ini telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya,” kata Dicky Sakti Maulana dalam keterangan tertulis, Minggu (21/12).
Page: 1 2
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…