

Pj Gubernur Provinsi Papua, Agus Fatoni didampingi Wakil Wali Kota, Rustan Saru saat meninjau langsung gerai Koperasi Merah Putih Kampung Holtekamp, Senin (21/7). (foto:Takim/Cepos)
JAYAPURA – Pejabat Gubernur Provinsi Papua, Agus Fatoni melaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa Provinsi Papua siap menjalankan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Bumi Cenderawasih ini.
Hal ini disampaikan Agus Fatoni dalam live zoom meeting dengan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka launching Koperasi Merah Putih secara serentak seluruh Indonesia di Kampung Holtekamp Distrik Muaratami Kota Jayapura, Senin (21/7).
“Ijin Bapa Presiden, di Provinsi Papua jumlah desa dan kelurahan sebanyak 999 secara keseluruhan sudah melakukan Musdesu 100%, sementara yang sudah terbentuk badan hukum ada 643 atau 64,36%,” lapor Agus Fatoni kepada Presiden Prabowo dalam live zoom meeting di sela kegiatan berlangsung.
Agus Fatoni juga menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi selama proses ini berlangsung, seperti kondisi geografis, namun karena kerjasama yang baik semua bisa diselesaikan dengan baik hingga saat ini.
“Saat ini ada 100 Koperasi yang sudah berjalan termasuk di Kampung Holtekamp ini bapak Presiden,” tuturnya.
“Kami pastikan semua akan tuntas dan Provinsi Papua siap Sukseskan Koperasi Merah Putih ini,” lanjutnya.
Disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas kerja sama dan kegigihanya bisa menjalankan koperasi Merah Putih ini dengan menghadapi berbagai tantangan.
“Terimakasih banyak saya sampaikan kepada semua elemen di Papua baik itu pemerintah maupun masyarakatnya,” tutur Presiden Prabowo Subianto mengakhiri sesi diskusi singkat dengan Provinsi Papua.
Sementara itu dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa koperasi adalah alat perjuangan rakyat kecil untuk menjadi kuat secara ekonomi.
Kepala Negara juga menegaskan bahwa peluncuran 80.081 koperasi ini bukanlah langkah kecil, melainkan gerakan nasional strategis untuk memotong dominasi ekonomi oleh pihak-pihak besar yang selama ini menghambat kemajuan rakyat.
Page: 1 2
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Papua menilai tingginya ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah…
–Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah…
Menurut Yunus, praktik penagihan uang kepada setiap pengunjung yang melintas di kawasan tersebut tidak dapat…
Festival yang berlangsung di halaman Kantor DPR Papua dan Kampus Universitas Cenderawasih itu bukan…
Program jemput bola yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Jayapura terus menunjukkan…
Menurutnya, mata rantai penyalahgunaan Solar subsidi harus segera diputus karena dampaknya sudah sangat merugikan…