Ditempat yang sama, Boni Sallah (21) salah satu orator mengatakan mengatakan negara sengaja mengirim aparat militer untuk mengawal investasi di Papua. “Papua sedang tidak baik-baik saja. Bagi orang Papua, hukum Indonesia kini menjadi alat penindasan,” ucapnya.
Sejumlah tutanpun disampaikan mahasiswa dalam aksi tersebut, salah satunya adalah menolak keras seluruh bentuk investasi kapitalistik yang merampas tanah dan hak hidup masyarakat adat papua.
Mereka juga meminta pemerintah untuk hentikan ekspansi industri ekstraktif seperti yang dilakukan PT Freeport, Blok Wabu, Invasi Sawit Food Estate serta perusahaan yang sedang mengeksplor sumber daya alam di Yahukimo, Intan Jaya, Maybrat, Raja Empat, Biak Nupor, hingga PSN di Merauke. Aksi ini berakhir siang hari dan semua berjalan tertib di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian. (jim/ade)
Page: 1 2
Prabowo mengatakan, Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah menguasai kembali lebih dari 6,26 juta hektare…
Nerlince mengatakan, pembayaran ganti rugi atas lahan tersebut sudah berlangsung beberapa tahun oleh Pemerintah…
Menurut Fakhiri, pembangunan Papua tidak dapat hanya diukur dari pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi.…
Menurut Mote, konektivitas menjadi kebutuhan penting untuk membuka akses masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan di Waropen.…
Topografi Kota Jayapura yang unik diapit oleh gugusan perbukitan curam dan bentangan pesisir pantai membuat…
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Papua Jacleana Joku berharap pengusaha di Papua memanfaatkan peluang…