Ditempat yang sama, Boni Sallah (21) salah satu orator mengatakan mengatakan negara sengaja mengirim aparat militer untuk mengawal investasi di Papua. “Papua sedang tidak baik-baik saja. Bagi orang Papua, hukum Indonesia kini menjadi alat penindasan,” ucapnya.
Sejumlah tutanpun disampaikan mahasiswa dalam aksi tersebut, salah satunya adalah menolak keras seluruh bentuk investasi kapitalistik yang merampas tanah dan hak hidup masyarakat adat papua.
Mereka juga meminta pemerintah untuk hentikan ekspansi industri ekstraktif seperti yang dilakukan PT Freeport, Blok Wabu, Invasi Sawit Food Estate serta perusahaan yang sedang mengeksplor sumber daya alam di Yahukimo, Intan Jaya, Maybrat, Raja Empat, Biak Nupor, hingga PSN di Merauke. Aksi ini berakhir siang hari dan semua berjalan tertib di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian. (jim/ade)
Page: 1 2
Kapolres Jayawijaya melalui kabag Ops AKP Eddy Tohir Sabara menyatakan saat ini ada beberapa kelompok…
Kegiatan pemeriksaan rutin ini mencakup beberapa sasaran utama sikap tampang dan kerapian Pemeriksaan gampol (seragam…
Penyidikan kasus insiden berdarah di perumahan Rafles Residence, Jalan Irigasi Ujung, Mimika, memasuki babak baru.…
Wakil Bupati Yalimo, Yan Kirakla, SPd, meminta aparatur sipil negara (ASN) yang saat ini berada…
- Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dapil Papua Selatan, Indrajaya menyebutkan bahwa…
Mereka tergabung dalam Komunitas Sepeda Tua Indonesia (KOSTI) Papua Tengah. Di setang sepeda, bendera Merah…