Ditempat yang sama, Boni Sallah (21) salah satu orator mengatakan mengatakan negara sengaja mengirim aparat militer untuk mengawal investasi di Papua. “Papua sedang tidak baik-baik saja. Bagi orang Papua, hukum Indonesia kini menjadi alat penindasan,” ucapnya.
Sejumlah tutanpun disampaikan mahasiswa dalam aksi tersebut, salah satunya adalah menolak keras seluruh bentuk investasi kapitalistik yang merampas tanah dan hak hidup masyarakat adat papua.
Mereka juga meminta pemerintah untuk hentikan ekspansi industri ekstraktif seperti yang dilakukan PT Freeport, Blok Wabu, Invasi Sawit Food Estate serta perusahaan yang sedang mengeksplor sumber daya alam di Yahukimo, Intan Jaya, Maybrat, Raja Empat, Biak Nupor, hingga PSN di Merauke. Aksi ini berakhir siang hari dan semua berjalan tertib di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian. (jim/ade)
Page: 1 2
Insiden ini terjadi saat korban dalam perjalanan pulang menuju kediamannya di tengah guyuran hujan deras.…
Bupati menjelaskan, jumlah tersebut terdiri dari 23 SMA dengan jumlah peserta ujian 2.988 orang dan…
‘’Kita sudah menyurat ke Kementrian PAN RB untuk adanya formasi khusus guru di Kabupaten Merauke,’’…
Sengketa lahan SD Negeri Dunlop Sentani kembali memanas. Pemilik hak ulayat menuntut Pemerintah Kabupaten Jayapura…
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DP2KP) Kabupaten Jayapura, Fredy Wally, mengungkapkan bahwa persoalan…
Aksi kekerasan menimpa seorang pemilik kios berinisial YSE (35) di Jalan Poros SP 5, Distrik…