Batas Wilayah Adat Masih Jadi Polemik, Respon MRP Ditunggu

JAYAPURA – Sejumlah perwakilan pemuda dari 10 kampung Wilayah adat Port Numbay pada, Kamis (17/4) mengelar diskusi bersama dengan Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Nerlince Wamuar Rollo, di kediamannya di Kotaraja distrik Abepura.

Kegiatan yang bertema penjaringan aspirasi masyarakat Orang Asli Papua (OAP) triwulan I tahun 2025 itu membahas terkait dengan pentingnya pemetaan pembatasan wilayah adat untuk selamatkan generasi yang akan datang.

Pada kesempatan itu Ketua MRP Nerlince Wamuar Rollo terlebih dahulu menyampaikan bahwa tugas dari MRP adalah untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh DPRP.

Tak hanya itu kata Nerlince, beberapa tugas lain yang harus di jalankan MRP yakni Memberikan saran, pertimbangan, dan persetujuan rencana perjanjian kerjasama yang dibuat oleh pemerintah maupun pemerintah provinsi dengan pihak ketiga yang berlaku diwilayah Papua, khususnya yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua.

Lebih lanjut ketua MRP itu menjelaskan bahwa permasalahan pembatas wilayah adat tersebut menjadi salah satu program penting saat ini di MRP melalui Pokja adat.
“Masalah ini menjadi program penting di MRP yang di kerja oleh Pokja adat, kalau ini tidak dikerjakan dan dijaga baik maka besok anak cucu kita akan menderita di negerinya sendiri,” ucap Nerlince