Batas Wilayah Adat Masih Jadi Polemik, Respon MRP Ditunggu

Seperti diketahui, dalam kegiatan tatap muka ini berbagai persoalan disampaikan oleh masyarakat yang hadir diantaranya masalah tanah adat yang sering menuai konflik berkepanjangan hingga saat ini sulit untuk dituntaskan akibat saling klaim antar suku sebagai pemilik yang berada di wilayah adat kota Jayapura.

Tak hanya itu adapun situasi sosial menjadi isu krusial diwilayah kota Jayapura yang menjadi topik utama dalam pertemuan itu yakni narkoba yang kian hari makin marah karena penggunanya adalah usia produktif dan hal ini berbahaya bagi kelangsungan hidup masa depan generasi muda Papua.

Tatap muka ini juga membahas tentang pendidikan dan hak-hak dasar orang asli Port Numbay yang terabaikan oleh pemerintah daerah di era sebelumnya karena banyak warga dari luar yang masuk ke Jayapura dan terus mencaplok sektor di daerah adat Tabi.

Kegiatan ini juga kata Nerlince sebagai bentuk persiapan masyarakat adat di 10 kampung untuk menyambut kedatangan walikota Jayapura dalam kegiatan tour kampung nantinya.

“Saya sendiri yang menjadi utusan masyarakat adat yang hari ini sebagai Majelis Rakyat Papua merasa bertanggung jawab untuk mempersiapkan masyarakat di kampung-kampung untuk menyambut bapa walikota agar bagaimana mereka berperan aktif untuk menyampaikan hal-hal yang selama ini digumuli di tengah-tengah masyarakat di masing-masing kampung,” ujarnya.

Karena itu ia berharap masyarakat dapat menyampaikan masalah dan keluhan apa yang mereka hadapi selama ini dapat disampaikan langsung kepada walikota Jayapura dalam kunjungannya nanti ke kampung-kampung.

“Selam ini kami banyak menerima aspirasi masyarakat tapi kami mau sampaikan kemana atau ke siapa, syukur hari ini walikota Jayapura adalah seorang ondoafi, ayo mari kita bicara,” ucapnya.

Ungkapnya isu yang pertama dan sering terjadi di Kota Jayapura selama ini adalah pemetaan wilayah tanah adat, banyak masalah antara kampung, bahakan antara suku dalam satu kampung itu juga terjadi.

Karena itu Nerlince mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah selama ini dalam melindungi hak masyarakat ada di port numbay. Dirinya pun sangat menyayangkan oknum masyarakat yang membuka lahan secara ilegal tanpa sepengetahuan pemilik ulayat. (kar/ade)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos