Kebijakan Presiden Memicu Konflik Agraria

Orgenes menegaskan, jika tujuan pemerintah adalah menyejahterakan rakyat Papua, maka seharusnya optimalisasi manfaat Freeport menjadi prioritas utama, bukan membuka program baru yang berisiko merusak lingkungan dan memperparah ketimpangan.

“Freeport itu sudah ada dan menghasilkan puluhan triliun setiap tahun. Bahkan hasilnya dinikmati seluruh Indonesia. Tapi kenapa kesejahteraan orang Papua tidak jadi prioritas. Pikirkan dulu bagaimana Freeport benar-benar menyejahterakan rakyat Papua,” tandasnya.

Ia juga menyinggung kerusakan lingkungan yang telah terjadi, termasuk habisnya hutan di Merauke, sementara dana otonomi khusus justru dipangkas. Dalam kondisi tersebut, rencana membuka kebun sawit baru dinilai tidak masuk akal.

“Dari Freeport saja kita sudah menderita, sekarang mau tambah sawit lagi. Jadi menurut saya, presiden tidak usah pikir sawit dulu. Pikirkan dulu enam DOB yang sudah dibentuk itu,” ujarnya.

Orgenes menilai, pemekaran lima hingga enam DOB di Papua tidak diikuti dengan dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah pusat. Akibatnya, dana pembangunan justru diambil dari provinsi induk, sehingga memperparah kondisi keuangan daerah.

“Setiap DOB itu harusnya didukung dana dari pusat. Jangan ambil dana dari provinsi induk. Ini uang dari Papua diambil ke pusat, lalu dibagi-bagi lagi. Itu yang terjadi sekarang,” tegasnya.

Ia menyebutkan, APBD Provinsi Papua pada 2025 hanya sekitar Rp2,4 triliun dan telah dipangkas menjadi Rp 2,03 triliun pada 2026. Kondisi tersebut, menurutnya, sangat memprihatinkan.

“Provinsi Papua ini sudah setengah mati. Dari tahun ke tahun anggaran terus dipangkas. Sangat disayangkan,” ucapnya.

Orgenes menekankan bahwa pemerintah pusat harus bertanggung jawab penuh atas kebijakan pemekaran DOB, termasuk menyiapkan anggaran infrastruktur dan pemerintahan dari pusat, bukan membebani dana pelayanan rakyat di daerah.