“Untuk pembangunan kantor dan infrastruktur DOB, itu ditangani langsung oleh pusat. Sisa dana yang diberikan ke daerah harus dipakai untuk menyejahterakan rakyat,” katanya.
Ia menilai, jika pemerintah pusat serius ingin menyejahterakan Papua, maka alokasi dana puluhan triliun rupiah per provinsi bukanlah hal yang mustahil.
“Kalau Papua dikasih Rp9 atau Rp10 triliun per provinsi saja, itu sudah cukup untuk sejahtera. Tapi kalau hari ini rakyat tidak sejahtera, jangan salahkan pemerintah daerah. Masyarakat nanti akan bertanya, padahal pusat yang tidak mau bantu daerah,” pungkasnya.
Orgenes menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa program sawit sebaiknya ditunda, hingga kesejahteraan rakyat Papua benar-benar terwujud. “Rakyat sejahtera dulu, baru pikir sawit. Jangan terbalik,” katanya. (jim/rel/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Kabut asap pekat menyelimuti wilayah Timika dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir. Badan Meteorologi, Klimatologi,…
Bersamaan dengan penyerahan diri itu, tujuh pucuk senjata api yang selama ini mereka gunakan turut…
Diduga kuat, si rangkong keluar dari habitatnya karena rumahnya terbakar. Karhutla yang melanda sejumlah wilayah…
Kepala Subbagian Tata Usaha TNGR Astekita Ardiaristo mengatakan pendaki yang sebelumnya menggunakan jalur Senaru atau…
Instruksi lainnya menyangkut perlakuan rumah sakit terhadap pasien. Prabowo meminta tidak ada perbedaan pelayanan antara…
Dari seorang anak yang tumbuh dalam keluarga dengan ayah gangguan jiwa dan ibu yang berjuang…