Pertanyakan Honor, Anggota PPD Justru Diancam Oknum Komisioner

Sehingga apa yang disampaikannya itu dianggap benar dan sudah sesuai aturan.

“Saya sampaikan itu bentuk pembinaan, karena saya lihat pembicaraan kalian di group sangat tidak beretika,” jelas Dessy.

Lebih lanjut menurutnya sebagai penyelenggara pemilu, PPD dan PPS mestinya memahami aturan kerja, terutama tentang kode etik. Sebab bila ada anggota yang melakukan perbuatan yang melanggar, maka wajib hukumnya Komisioner KPU untuk melakukan pembinaan.

“Saya berhak mengevaluasi anggota PPD dan PPS yang kerjanya tidak benar, karena itu tugas saya,” tegasnya. Terkait honorer pihaknya mengakui bahwa pencairan honorer PPD kadang lewat dari tanggal yang ditetapkan, akan tetapi hal itu terjadi bukan faktor kesengajaan, namun karena adanya kesalahan sistem.

Soal honorer itu bidang sekretariat, dan memang hal itu sudah kami koordinasikan, sehingga sekarang ini pencairan honorer PPD kadang terlambat dari tanggal yang ditetapkan. Iapun mengharapkan PPD maupun PPS yang ada bisa merubah perilaku sebab peran penyelenggara ditingkat bahwa sangat vital. Untuk itu etika kerja menjadi atensi, sehingga pemilukada Kota Jayapura berjalan lancar

“Apa yang kami lakukan saat ini baik, karena kami tidak ingin Pemilu kemarin terulang di Pilkada ini, kita semua harus bekerjsama agar Pilkada Kota Jayapura berjalan lancar,” imbuhnya. (rel/ade)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos