BPK Papua Temukan Penyimpangan Belanja dan Aset

Keempat, keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada belanja barang dan jasa serta belanja modal. Kelima, realisasi belanja hibah tidak sesuai peruntukan, serta penerima hibah yang belum menyampaikan laporan penggunaan dana. Keenam pendistribusian beras ASN tidak dilaksanakan sesuai ketentuan dan ketujuh pengamanan dan pengelolaan aset tetap dan aset lainnya belum memadai.

“Catatan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan administratif belum sepenuhnya diikuti dengan kualitas pengelolaan anggaran dan aset yang akuntabel,” ungkap Bhuono. BPK juga mengungkapkan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya. Hingga Semester I Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Papua memiliki 1.815 rekomendasi, namun baru 1.220 rekomendasi atau 67,22 persen yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

Pemerintah Kabupaten Keerom memiliki 1.011 rekomendasi, dengan 723 rekomendasi atau 71,51 persen yang baru ditindaklanjuti. “Sementara untuk PT Irian Bhakti Papua belum memiliki rekomendasi karena belum pernah diperiksa sebelumnya,” beber Bhuono. BPK menegaskan bahwa sesuai UU Nomor 15 Tahun 2004, tindak lanjut atas LHP menjadi tanggung jawab kepala daerah, serta komisaris utama dan direktur utama BUMD terkait.

BPK berharap DPR Papua, DPRK Keerom, serta jajaran komisaris BUMD tidak berhenti pada penerimaan laporan semata, tetapi aktif mendorong penyelesaian seluruh rekomendasi. “Langkah perbaikan harus segera dilakukan untuk mengeliminasi kelemahan yang ada, agar kepatuhan dan kualitas pengelolaan belanja dimasa mendatang semakin baik,” kata Bhuono.

Sementara Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan kepatuhan dan kinerja belanja daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2025 yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.