

Penyerahan materi Sidang APBD Perubahan Tahun 2026 dari Wali Kota Jayapura Abisai Rollo kepada pimpinan DPR Kota Jayapura, Rabu (16/9). (foto:Takim/Cepos)
JAYAPURA — Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Jayapura menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan III Tahun 2026 dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jayapura Tahun Anggaran 2026, Rabu (16/9).
Rapat paripurna tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam pembahasan perubahan APBD sekaligus momentum bagi Pemerintah Kota Jayapura dan DPRK untuk memastikan kebijakan pengelolaan keuangan daerah tetap diarahkan pada peningkatan pelayanan publik, pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.
Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo, SH., MH., dalam pidatonya menegaskan bahwa perubahan APBD bukan sekadar tahapan administratif dalam pengelolaan keuangan daerah.
Menurut Abisai, pembahasan perubahan APBD harus menjadi momentum untuk memastikan kebijakan fiskal Pemerintah Kota Jayapura tetap berada pada jalur pelayanan publik, pembangunan, keberpihakan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Berdasarkan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, pendapatan daerah Kota Jayapura mengalami peningkatan. Pendapatan daerah sebelum perubahan ditetapkan sebesar Rp1.450.166.999.557. Setelah perubahan, pendapatan daerah menjadi Rp1.528.193.128.491,40. Dengan demikian, terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp78.026.128.934,40.
Populasi sejumlah satwa liar di Papua Selatan, termasuk kangguru Papua (Macropus agilis), disebut mengalami penurunan.…
Kasi Humas Polres Mimika Iptu Amir Rado mengonfirmasi peristiwa tersebut dan menyatakan bahwa pelaku AB…
Momentum akbar itu mengusung tema “Menjadi Sahabat Yesus Dalam Keberagaman.” Kegiatan ini menjadi forum pertemuan…
Harga cabai, khususnya cabai rawit, di Pasar Wamanggu Merauke pada Jumat (18/9/2026) berada di kisaran…
Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…
Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…