Enam Gubernur se Tanah Papua Perlu Ngobrol dengan Presiden

Menurut Frits, tidak ada upaya lain kecuali mengajak mereka (kelompok sipil bersenjata) untuk berdialog dan menghentikan operasi seporadis yang dilakukan TNI di Papua. Sebab Papua merupakan daerah rawan konflik. Karena itu sambung Frits, operasi penegakan hukum harus dikendalikan oleh polisi, sedangkan TNI diminta untuk tidak melakukan operasi semi tempur yang dikhawatirkan menimbulkan korban baru.

”TNI cukup memberi perbantuan perkuatan kepada Polri, sehingga operasi di daerah konflik bisa terukur. Dan seluruh operasi di Papua harus dikendalikan oleh Kapolda dan Pangdam, jangan ada intervensi dari Kogabwilhan. Hal ini untuk menghindari salah tembak ke warga sipil, adanya korban baru baik harta benda maupun manusia,” ungkapnya.

Frits juga mendesak dilakukannya upaya dialog kemanusian. Ia menilai upaya percepatan pembangunan sudah berjalan, namun terhalang karena kekersan terus berlanjut di Papua. Sehingga yang dibutuhkan saat ini adalah penyelesaian konflik sehingga percepatan pembangunan bisa berjalan secara baik. (fia/ade).

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos