Masalah Perumahan Masih Tinggi, Papua Dapat Program Bedah Rumah 21 Ribu Unit

JAYAPURA-Enam gubernur di tanah Papua berkumpul di Jakarta untuk membahas program-program yang akan dilakukan di daerah mereka masing-masing. Para gubernur ini bertemu dengan para menteri, mulai dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan guna mempertanyakan pengembalian dana Otsus, tingga bertemu dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut, permasalahan perumahan di Papua masih tinggi. Hal itu dikarenakan banyaknya masyarakat yang belum memiliki rumah ataupun tinggal di rumah tidak layak huni.

“Menteri PKP punya program baik rumah subsidi maupun bedah rumah dan lain-lain. Bahkan untuk yang bedah rumah, dia mengalokasikan 21.000 (rumah di wilayah Papua),” ucap Mendagri usai menghadiri Rapat Persiapan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni di enam Provinsi di wilayah Papua, di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Rabu, (15/4).

Mendagri menyebut, sebelumnya belum pernah ada program perumahan yang masif seperti itu. Bahkan, Kementerian PKP juga memiliki program khusus untuk daerah perbatasan, termasuk di wilayah Papua.

Menurut mantan Kapolda Papua ini, masifnya program tersebut akan sulit dilakukan jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini mengingat wilayah Papua memiliki enam provinsi dan 42 kabupaten/kota.

“Kalau kita secara mudah-mudah saja ya, 21.000 dibagi 42 kabupaten/kota lebih kurang hampir 500. Itu berapa biaya yang harus dikeluarkan APBD setiap kabupaten/kota yang ada di sana?” ujarnya.

Sementara, Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan, selain program bedah rumah, pihaknya juga menyiapkan program perumahan bagi masyarakat Papua. Program tersebut diantaranya Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan rumah subsidi.