Ia menilai, sinergi yang konstruktif menjadi kunci untuk menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang sangat bergantung pada kekuatan fiskal daerah. Frangklin juga menegaskan bahwa di dalam tugas dan tanggungjawabnya DPR juga wajib menyampaikan Pokok Pikiran (Pokir).
Pokir merupakan sarana resmi untuk menjaring aspirasi masyarakat. Namun, ia mengingatkan agar peran DPR tetap berada pada koridor pengawasan dan pengawalan kebijakan, bukan sebagai pelaksana proyek. “Tugas kita mengawal dari proses penganggaran, penetapan hingga memastikan pekerjaan berjalan baik,” tegasnya. (rel/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Kapala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya Kaleb Asso, S.Pd, M.Pd menyatakan pihaknya sudah melakukan pendataan kepada…
Pertamina Patra Niaga menjatuhkan sanksi tegas kepada SPBU 8499902 di kawasan SP2, Kabupaten Mimika, Papua…
Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Merauke Marwiah Ali…
Marthen mengatakan, aset Penjara Boven Digoel telah ditetapkan sebagai salah satu cagar budaya. Namun hingga…
Langkah strategis ini diambil sebagai respons langsung atas temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)…
Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman, menyiapkan pengembangan cetak sawah baru seluas 1.000 hektar…