Ia menilai, sinergi yang konstruktif menjadi kunci untuk menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang sangat bergantung pada kekuatan fiskal daerah. Frangklin juga menegaskan bahwa di dalam tugas dan tanggungjawabnya DPR juga wajib menyampaikan Pokok Pikiran (Pokir).
Pokir merupakan sarana resmi untuk menjaring aspirasi masyarakat. Namun, ia mengingatkan agar peran DPR tetap berada pada koridor pengawasan dan pengawalan kebijakan, bukan sebagai pelaksana proyek. “Tugas kita mengawal dari proses penganggaran, penetapan hingga memastikan pekerjaan berjalan baik,” tegasnya. (rel/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Pegunungan mendorong penyelenggaraan pekan olahraga daerah atau Porda guna…
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PSSI Papua, Arya Sinulingga, akan melakukan koordinasi dengan pengurus PSSI Papua…
Presiden Direktur NCK, Owen Rahadiyan, mengaku puas terhadap perkembangan permainan tim selama masa pemusatan latihan…
- Sebanyak 89 crosser akan saling adu kecepatan pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Grasstrack Region VI,…
Theo menilai kasus dugaan penyanderaan itu masih belum jelas karena adanya perbedaan informasi antara pihak…
Merespon terkait dengan kasus tersebut, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, M.Hum., menegaskan…