Ia menilai, sinergi yang konstruktif menjadi kunci untuk menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang sangat bergantung pada kekuatan fiskal daerah. Frangklin juga menegaskan bahwa di dalam tugas dan tanggungjawabnya DPR juga wajib menyampaikan Pokok Pikiran (Pokir).
Pokir merupakan sarana resmi untuk menjaring aspirasi masyarakat. Namun, ia mengingatkan agar peran DPR tetap berada pada koridor pengawasan dan pengawalan kebijakan, bukan sebagai pelaksana proyek. “Tugas kita mengawal dari proses penganggaran, penetapan hingga memastikan pekerjaan berjalan baik,” tegasnya. (rel/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Peristiwa kebakaran yang terjadi sekira pukul 15.45 WIT tersebut menghanguskan sedikitnya 10 petak rumah warga.…
Langkah-langkah strategis ini telah mendapat lampu hijau dan penguatan langsung dari Presiden. "Kami melaporkan kepada…
Komitmen untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah anak ini, diwujudkan Kanwil Ditjenpas melalui kegiatan sosialisasi…
Pemusnahan kali ini menyasar material sitaan dari 52 perkara tindak pidana umum dengan volume mencapai…
Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan dan penggunaan anggaran daerah,…
Panglima Kodam (Pangdam) XXIV/Mandala Trikora Mayjen TNI Frits Wilem Rizard Pelamonia, melakukan silaturahmi kepada Gubernur…