

Wakil Ketua III DPR Papua, Supriadi Laling ketika melihat langsung lokasi jalan masuk ke TPU Buper Waena yang kembali di palang oleh pihak yang mengklaim sebagai pemilik ulayat, Kamis (16/1) (Gamel Cepos)
JAYAPURA-Alih-alih segera diselesaikan, lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) Buper Waena yang dipalang sejak akhir Desember 2024 lalu justru makin rumit. Ini setelah pihak yang mengklaim sebagai pemilik ulayat menambah titik palang di bagian bawah. Alhasil saat ini akses jalan tertutup di dua titik. Ada yang di atas dan di bawah.
Hal tersebut terungkap setelah Wakil Ketua DPR Papua, Supriadi Laling mendatangi lokasi, Kamis (16/1) siang.
Ia awalnya datang menggunakan mobil namun setibanya di Expo Waena ia memilih naik menggunakan motor agar lebih cepat.
“Kami awalnya mau naik ke lokasi pemakamannya karena saya melihat kok tidak segera diselesaikan tapi saat mau naik ternyata sudah ada titik penutupan baru dan itu di bagian bawah,” kata Laling.
Ia kaget karena sebelumnya hanya bagian atas tapi saat ini sudah ada juga di bagian bawah dan posisinya sudah dalam bentuk pondasi, batu yang dicor. Selain itu ada juga plang besi yang menutup seluruh badan jalan.
“Tadi kami bertemu beberapa pemuda yang sedang istirahat. Mereka yang menutup akses jalan ke TPU atas perintah pemilik ulayat dan kami sempat berdiskusi namun mereka hanya disuruh untuk menutup,” tambahnya.
Laling meminta pemerintah kota bisa segera menuntaskan persoalan ini. Pasalnya aksi pemasangan sudah berlarut-larut dan mengganggu kepentingan umum.
“Saya mendengar sudah ada 30 jenasah yang batal dimakamkan disini. Itu memprihatinkan. Harusnya pemerintah bisa bergerak cepat. Mau berproses hukum silahkan tapi dibuka dulu, kasihan mereka yang membutuhkan lokasi pemakaman harus jauh ke Kota Arso dan lainnya, ” tegas Laling.
Iapun menyampaikan beberapa poin diantaranya meminta aksi pemalangan ini segera disudahi dan dibuka demi kepentingan umum. Pemkot harus segera memutuskan apa yang harus dilakukan untuk persoalan ini dan jangan sampai berlarut-larut.
“Kondisi ini sangat merugikan. saya pikir Pemkot Jayapura sudah bekerja maksimal untuk menyelesaikan permasalahan cuma memang harus lebih intens lagi dikomunikasikan kesemua pihak,” bebernya.
“Dan kami memastikan akan terus mengawal ini sampai tuntas mengingat persoalan pemalangan ini juga dibahas di grup-grup Whatsapp dimana kebanyakan warga mengeluh karena pemerintah terkesan lambat,” imbuhnya. (ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Pemerintah menargetkan pendapatan negara di wilayah Papua pada 2026 sebesar Rp6,7 triliun, yang terdiri atas…
Owen membeberkan bahwa mereka sudah menjajaki dua stadion di Jawa Timur. Dan saat ini masih…
Dari hasil peninjauan, pemerintah menemukan sejumlah aspek yang perlu segera dibenahi, di antaranya sanitasi tempat…
Keputusan ini menjadi pengalaman pertama bagi skuad Persipura. Pada musim-musim sebelumnya, mereka lebih sering menggelar…
Menurutnya, selama ini pemerintah daerah tidak pernah dilibatkan secara maksimal dalam perencanaan maupun pelaksanaan program.…
Penangkapan bermula saat D.H. menjalani pemeriksaan di Passenger Security Check Point (PSCP) Terminal Keberangkatan Bandara…