

Aksi demo yang digelar mahasiswa menolak PSN di depan Kantor Gubernur Papua Selatan, Senin (15/9). (Sulo/Cepos)
MERAUKE– Aparat keamanan nampaknya harus ekstra bekerja menyusul adanya riak-riiak penolakan program pemerintah pusat di Merauke, Papua Selatan. Aksi demo penolakan Program Strategis Nasional (PSN) digelar oleh sejumlah mahasiswa di depan gedung negara yang saat ini menjadi kantor sementara Gubernur Papua Selatan.
Aksi demo yang dimulai sekira pukul 10.00 WIT itu dengan membawa 2 spanduk bertuliskan, tolak PSN, Papua bukan tanah kosong. Ada juga pamlet yang berisi bubarkan MRP dari tanah Papua. MRP budak proyek PSN. Pamlet lainnya berisi tolak meliter dari Tanah Papua.
Ambrosius Nit saat menyampaikan orasi mengatakan, program PSN Merauke merupakan kepentingan para elit-elit kapitalis untuk menguasai sumber daya alam masyarakat adat tanpa memikirkan keberlangsungan hidup masyarakat pemilik tanah.
‘’Program PSN merupakan program ilegal dan cacat hukum karena tidak melibatkan masyarakat adat untuk berpartisipasi sesuai dengan peraturan yang berlaku,’’ tandas Ambrosius Nit.
Ambrosius juga membacakan 35 point pernyataan sikap diantaranya yakni pertama tolak program PSN diseluruh Papua Selatan. Kedua, menolak pembangunan Batalyon di wilayah Papua Selatan. ‘’Ketiga, tangkap dan adili budak PSN,’’ katanya.
Page: 1 2
Menurut Gubernur, mekanisme penyampaian keluhan telah tersedia secara jelas di setiap fasilitas kesehatan, mulai dari…
Sanksi paling berat yang akan dijatuhkan adalah pencabutan izin trayek. Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh…
Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Fredrickus W.A. Maclarimboen mengatakan, pihaknya telah mengantongi sejumlah nama yang…
Sebelum latihan dimulai, pelatih Rahmad Darmawan memperkenalkan Alexsandro kepada seluruh punggawa tim. Di hadapan nama-nama…
Ia mengatakan, kasus yang beredar di media sosial tersebut merupakan kejadian rujukan dari fasilitas kesehatan…
Awan kelam dari meninggalnya seorang ibu bernama Irene Sokoy bersama calon bayinya dirasa menjadi pukulan…