

Aksi demo yang digelar mahasiswa menolak PSN di depan Kantor Gubernur Papua Selatan, Senin (15/9). (Sulo/Cepos)
MERAUKE– Aparat keamanan nampaknya harus ekstra bekerja menyusul adanya riak-riiak penolakan program pemerintah pusat di Merauke, Papua Selatan. Aksi demo penolakan Program Strategis Nasional (PSN) digelar oleh sejumlah mahasiswa di depan gedung negara yang saat ini menjadi kantor sementara Gubernur Papua Selatan.
Aksi demo yang dimulai sekira pukul 10.00 WIT itu dengan membawa 2 spanduk bertuliskan, tolak PSN, Papua bukan tanah kosong. Ada juga pamlet yang berisi bubarkan MRP dari tanah Papua. MRP budak proyek PSN. Pamlet lainnya berisi tolak meliter dari Tanah Papua.
Ambrosius Nit saat menyampaikan orasi mengatakan, program PSN Merauke merupakan kepentingan para elit-elit kapitalis untuk menguasai sumber daya alam masyarakat adat tanpa memikirkan keberlangsungan hidup masyarakat pemilik tanah.
‘’Program PSN merupakan program ilegal dan cacat hukum karena tidak melibatkan masyarakat adat untuk berpartisipasi sesuai dengan peraturan yang berlaku,’’ tandas Ambrosius Nit.
Ambrosius juga membacakan 35 point pernyataan sikap diantaranya yakni pertama tolak program PSN diseluruh Papua Selatan. Kedua, menolak pembangunan Batalyon di wilayah Papua Selatan. ‘’Ketiga, tangkap dan adili budak PSN,’’ katanya.
Page: 1 2
Selasa (12/5) pagi kemarin, layanan posko pengaduan masyarakat di Polres Jayapura terlihat sudah didatangi masyarakat…
Dimana pihak perusahaan telah mendapatkan izin operasional dari pemerintah pusat. Tinggal langkah terakhir yaitu meminta…
Pertemuan ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah upaya krusial untuk mengkalibrasi ulang implementasi Otonomi Khusus…
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua menilai pendekatan keamanan dalam penanganan konflik…
Kapolres Jayawijaya melalui Kasat Reskrim Iptu Marcelino Rumambi, SH, MH menyatakan hari ke enam ini…
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III, Letjen TNI Lucky Avianto, menyatakan satuan tugas TNI…