Tomi Mano menambahkan, sikap politik tersebut bukan keputusan personal semata. Sejumlah elemen masyarakat, termasuk gereja-gereja di Papua, juga siap menjalankan peran check and balance terhadap pemerintahan saat ini.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan di DPR Papua juga menyatakan sikap yang sama, yakni berada di luar pemerintahan. Ia menekankan bahwa sikap tersebut bukan didasari kebencian terhadap Gubernur Mathius Fakhiri dan Wakil Gubernur Aryoko Rumaropen, melainkan bentuk konsistensi menjaga integritas dan kehormatan suara rakyat Papua.
“Kami tidak bisa dengan mudah menghianati harapan rakyat yang telah memperikan suara dan kepercayaannya. Karena politik tidak berjalan sesuai relnya, maka inilah konsekuensinya. Kami akan menjaga suara itu,” pungkas Tomi Mano. (rel/ade)
Page: 1 2
Kehadiran Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dalam kegiatan Latihan Kader Kepemimpinan (LKK) tahun 2026 yang…
Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Papua melalui Bidang Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam menyatakan bahwa hingga saat…
Pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan masyarakat terkait hilangnya sejumlah kendaraan bermotor dengan modus pelaku…
ali Kota Jayapura, Abisai Rollo menegaskan pentingnya penataan administrasi kependudukan di wilayah Distrik Muara Tami…
Bupati Thomas mengatakan, kehadiran gubernur dalam peresmian Rumah Jew merupakan penghormatan lantaran itu kesempatan langkah.…
Rapat tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya penegasan batas daerah antara Kabupaten Jayapura dan Kabupaten…