KPU Puncak Jaya  Gelar Debat Publik Kedua Antar Paslon Bupati dan Wakil Bupati

MULIA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Puncak Jaya kembali menggelar debat publik antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Puncak Jaya Tahun 2024. Debat publik kedua ini digelar di ruang sidang DPR Kabupaten Puncak Jaya, Rabu (13/11).

     Kali ini debat publik mengangkat  tema Menyelesaikan Permasalahan Daerah dan Menyerasikan Pembangunan Kabupaten Puncak Jaya dengan Provinsi dan Nasional dalam Memperkokoh NKRI dan Kebangsaan,

   Acara debat publik antara  Paslon nomor urut 1 Yuni Wonda dan Mus Kogoya, dan Paslon nomor urut 2 Miren Kogoya dan Mendi Wonerengga ini juga dihadiri sejumlah pejabat Forkompimda Puncak Jaya, serta masing masing tim pendukung sebanyak 20 orang

   Hadir dalam kegiatan itu, Pj. Sekda Yubelina Enumbi, SE.,MM.,MH, Dandim 1714/PJ Letkol Inf. Irawan, Kapolres Puncak Jaya AKBP Kuswara, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Tokoh agama, Calon bupati dan wakil Bupati serta tim pendukungnya.

   Debat publik  berjalan selama 180 menit dan terbagi dalam 5 sesi. Sesi pertama yaitu penyampaian visi dan misi Paslon, Sesi 2 Penajaman Visi Misi Calon, Sesi 3 Pendalaman Materi Debat. Sesi 4 Tanya – Jawab antar Pasangan Calon, dan Sesi 5 Closing Statement

   Debat publik kali ini mengusung tema “Menyelesaikan Permasalahan Daerah dan Menyerasikan Pembangunan Kabupaten Puncak Jaya dengan Provinsi dan Nasional dalam Memperkokoh NKRI serta Kebangsaan”.

   Tema ini menarik perhatian karena membahas isu-isu vital terkait dengan pembangunan daerah, pemecahan masalah sosial dan ekonomi, serta bagaimana para calon pemimpin dapat berperan dalam menjaga integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

   Paslon nomor urut 1 dan 2 Menyampaikan Visi Misi Dalam debat yang berlangsung sekitar tiga jam tersebut, masing-masing pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati, Paslon 1 dan Paslon 2 memaparkan gagasan mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Kabupaten Puncak Jaya, serta peran mereka dalam menyelaraskan pembangunan daerah dengan pembangunan provinsi Papua Tengah dan kebijakan nasional.