Ternyata MRP Tak Dipakai Dalam Perijinan Investasi di Papua

Nerlince menegaskan bahwa sebagai lembaga kultural yang mewakili masyarakat adat, perempuan, dan agama dengan 42 anggota dari kabupaten/kota se-Papua, MRP memiliki tanggung jawab menjaga hak hidup OAP.

Ia menilai, tidak dilibatkannya MRP juga berdampak pada munculnya kesalahpahaman di masyarakat. Selama ini, MRP kerap menjadi sasaran kritik karena dianggap ikut menyetujui kebijakan yang merugikan masyarakat. “Faktanya, kami tidak pernah dilibatkan. Masyarakat perlu tahu ini, supaya tidak salah paham terhadap MRP,” tegasnya.

MRP pun meminta pemerintah pusat, termasuk presiden, untuk memastikan pelibatan MRP dalam setiap pengambilan kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam di Papua.

Ke depan, MRP berkomitmen akan menindaklanjuti persoalan ini dengan memanggil kembali pihak-pihak terkait, guna memastikan adanya koordinasi dan penghormatan terhadap amanat undang-undang. “Kalau MRP dilibatkan, kami pasti turun ke masyarakat, mendengar langsung aspirasi mereka, dan memberikan pertimbangan yang berpihak pada rakyat,” pungkasnya. (rel/ade)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q