

Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong saat panen cabai di Kabupaten Sarmi akhir 2024 lalu. Adapun Pemprov mendorong swasembada pangan secara berjenjang. (foto:Elfira/Cepos)
JAYAPURA – Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong menyatakan, sektor pertanian, perikanan dan pariwasata menjadi fokus dalam program ketahanan pangan di Papua. Khusus untuk pertanian, Gubernur Ramses mengatakan lokusnya diprioritaskan di tiga daerah di Papua, yaitu Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom dan Kabupaten Sarmi.
“Itu sedang kita buat, kira-kira apa yang cocok di tiga daerah ini dan apa yang harus dilakukan,” kata Ramses, Selasa (11/2).
“Tidak dipungkiri bahwa ada hambatan dalam menjalankan program ini, saat kita membuka lahan tidak asal membukanya begitu saja. Namun ada masalah hak ulayat dan sebagainya, dengan kondisi ini sulit untuk mengintensifkan pertanian yang sudah ada,” terang Gubernur Ramses.
Ramses mengaku dirinya tak suka dengan kegiatan-kegiatan bersifat seremonial, sehingga itu soal ketahanan pangan ini, pihaknya sedang mengupayakan itu di Papua. Agar benar-benar dirasakan masyarakat.
“Saya juga tidak suka acara seremonial, namun bagaimana kita membuat road mapnya menjadi swasembada pangan, baik di tingkat kampung, distrik dan kabupaten. Yang pada akhirnya menjadi ketahanan pangan Provinsi Papua,” ungkapnya.
“Dan kita sudah memulai itu, minimal di lingkungan Pemprov kemarin sudah saya canangkan membuat tanaman-tanaman yang produktif di lingkungan kantor dengan menggunakan polybag,” kata Ramses.
Sambungnya, misalnya setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov diberikan bibit cabai untuk ditanam. Nantinya, hal seperti ini akan diterapkan ke masyarakat setempat. “Dengan begitu, kita turut menjaga inflasi,” tandasnya. (fia/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Dalam perkara tersebut, nilai kontrak pekerjaan mencapai Rp11.719.700.000. Sementara berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan…
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke tengah menggodok penetapan status kedaruratan bencana terkait kebakaran hutan dan lahan…
Meski kobaran api utama telah padam, otoritas keamanan setempat mengimbau semua pihak untuk tetap waspada…
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan bahwa penataan UU Peradilan Militer perlu waktu paling lama 2…
RSUD Jayapura memastikan kebutuhan medis terkait bahan medis habis pakai sejauh ini masih dalam kondisi…
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut operator seluler belum sepenuhnya mematuhi ketentuan perlindungan…