

Masyarakat adat dari Suku Kaigere dan Satpol PP ketika melakukan pembongkaran beton penutup akses jalan menuju TPU Buper Waena, Selasa (11/2). Pemalangan di lokasi TPU telah dibuka dan sudah bisa diakses. (Foto : Takim)
JAYAPURA– Setelah satu bulan lebih lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) Buper dipalang, Selasa (11/2) kemarin akhirnya dibuka. Buntut pemalangan ini isunya juga kemana-mana. Mulai dikaitkan dengan politik hasil Pilkada hingga ada dugaan backupan pihak tertentu yang membuat pihak yang memalang yakni Sarah Kaigere berani untuk melanjutkan aksinya.
Namun setelah pada Senin (10/2) lalu dilakukan pertemuan di kantor DPR, dilanjutkan dengan pembongkaran atau pembukaan palang Selasa kemarin. Untuk diketahui pemalangan pada fasilitas TPU tersebut sudah dilakukan oleh Sarah Kaigere, sejak Desember 2024 lalu. Selama itu, pemkot berulang kali melakukan pendekatan namun mengalami kebuntuan.
Bahkan banyak pihak telah mendesak untuk segera dibuka lantaran sangat merugikan masyarakat banyak namun tetap tidak dibuka. Pihak yang memalang mengklaim memiliki dokumen yang asli dan sah terkait kepemilikan lahan tersebut. Namun Pemkot juga mengklaim memiliki sertipikat kepemilikan.
Pihak Pemkot juga telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian namun belum bisa langsung dieksekusi. Mantan Asisten I Setda Kota Jayapura itu, dengan tegas mengungkapkan, Sarah Kaigere berani melawan pemkot Jayapura karena ada pihak lain yang membackup Sarah Kaigere dan kelompoknya ini.
“Siapa Sarah itu, berulang kali kami sudah lakukan upaya pendekatan, tapi selalu gagal. Berarti ada yang backup. Di belakang Sarah itu yang berat,”sindir Evert Merauje dengan gestur wajah kesal dan kecewa, kepada wartawan disela-sela pembongkaran palang TPU. Karena itu, dia memastikan apabila ada oknum atau kelompok yang melakukan upaya pemalangan pada TPU kembali maka akan diproses secara hukum.
Dia menegaskan tanah itu secara sah berdasarkan hukum sudah menjadi milik pemerintah kota Jayapura dan itu berdasarkan bukti kepemilikan 3 sertifikat atas tanah itu. “Kita sudah membeli dari H. Manang dan urusan dengan H. Manang sudah selesai, begitu juga dengan adat,” tegas Evert. Disinggung soal siapa aktor di belakang pihak pemalang, Pj Sekda enggan membocorkan.
Page: 1 2
Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Jefferdian menjelaskan, perkara tersebut berawal dari pembangunan sarana dan prasarana Aerosport…
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tolikara, Yulius, mengatakan saat ini pihaknya bekerja sama dengan VTE Aviation…
Kepala BKN Regional IX Papua Nur Hasan mengapreiasi langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Biak…
Puluhan orang menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Senin (21/9). Mereka…
Akses telekomunikasi di wilayah pelosok Kabupaten Keerom kini semakin terbuka lebar. Sebanyak 74 Base Transceiver…
Dalam arahannya, Noak Wasanggai menegaskan agar seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah…