

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi Papua Debora Solossa
JAYAPURA – Pemangkasan Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) berpotensi menghambat pembangunan Papua. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Papua, Debora Solossa mengatakan, infrastruktur menjadi sektor paling terdampak, sementara sektor lain masih dapat berjalan dengan strategi pengadaan yang lebih terarah.
Meski demikian, Debora menyebut pelaku usaha lokal tetap memiliki peluang melalui program makan bergizi gratis (MBG) dan pengadaan berbasis e-katalog.
“Sebagian besar anggaran yang dipotong memang untuk infrastruktur. Tetapi, kita bisa mengalihkan fokus pada program makan bergizi gratis serta pemberdayaan ekonomi masyarakat,” kata Debora kepada wartawan, Senin (10/2).
Seiring dengan pemangkasan anggaran ini, Debora mendorong pelaku usaha Orang Asli Papua (OAP) lebih aktif dalam sistem e-katalog. Sebab menurutnya, dengan keterlibatan mereka, pertumbuhan ekonomi lokal tetap berjalan meskipun anggaran terbatas.
“Harapannya pemerintah pusat mendukung kebijakan yang mengakomodasi peran pengusaha Papua dalam skema pengadaan ini. Langkah ini penting agar dampak pemangkasan anggaran tidak semakin memperburuk kondisi ekonomi daerah,” kata Debora.
Saat ini, pihaknya masih menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait pemberdayaan pelaku usaha OAP. Namun, ia menekankan bahwa skema pengadaan melalui e-katalog tetap menjadi peluang utama bagi pengusaha Papua.
“Idealnya, pelaku usaha OAP yang terlibat dalam program MBG harus terdaftar di e-katalog. Pelaku usaha non-OAP juga bisa ikut serta selama kebijakan pengadaan memungkinkan,” ujarnya.
Sambungnya, dengan sistem ini, pengadaan barang dan jasa diharapkan lebih terukur dan terstruktur. Selain itu, program ini juga dapat memberikan dampak positif bagi sektor pertanian lokal jika bahan baku berasal dari petani Papua.
“Jika suplai bahan pangan dari luar bisa dikendalikan, pertumbuhan ekonomi lokal tetap berjalan. Hal ini akan memberikan keuntungan bagi petani dan pengusaha Papua,” tandasnya. (fia/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…